Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Kewajiban Perusahaan Bayar Uang Pisah ke Karyawan yang pertama kali dipublikasikan pada 13 Januari 2023, dan dimutakhirkan pertama kali pada 25 April 2025.
Perlu diketahui bahwa UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya tidak mendefinisikan uang pisah secara eksplisit. Namun secara implisit, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang pisah adalah pembayaran uang dari pengusaha kepada karyawan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang disebabkan karena alasan-alasan tertentu, yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dasar hukum uang pisah karyawan diatur dalam PP 35/2021. Lebih lanjut, ada sejumlah alasan yang membuat suatu perusahaan harus membayar uang pisah kepada karyawannya, yakni sebagai berikut.[1]
- adanya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang permohonan perkaranya diajukan oleh pekerja yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP 35/2021;
- pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 36 huruf i PP 35/2021;
- pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis;
- pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; atau
- pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf l PP 35/2021 yang menyebabkan kerugian perusahaan.
Menjawab pertanyaan Anda, apabila perusahaan tiba-tiba memutuskan untuk menghilangkan uang pisah dan tidak mau memberikan memo tertulis terkait hal tersebut kepada karyawannya, tindakan tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar uang pisah kepada karyawannya yang resign. Pasalnya, berdasarkan PP 35/2021 uang pisah adalah hak dari karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya aturan tentang pemberian uang pisah (dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan), perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar uang pisah kepada karyawan yang resign. Perusahaan tidak bisa mengabaikan pemberian uang pisah tersebut meskipun telah menghilangkannya dari peraturan yang sudah ada sebelumnya.
Hanya saja untuk memperoleh uang pisah, karyawan yang akan resign harus memperhatikan syarat-syarat pengunduran diri sebagai berikut.[2]
- mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
Apabila syarat-syarat pengunduran diri tersebut di atas tidak terpenuhi, kami berpendapat perusahaan tidak wajib untuk membayar uang pisah kepada karyawannya.
Menegaskan jawaban atas pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa karyawan yang resign dari perusahaan, berhak atas uang pisah. Apabila perusahaan bersikeras tidak memberikan uang pisah, karyawan dapat menuntut haknya kepada perusahaan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir apabila perusahaan tiba-tiba memutuskan bahwa uang pisah dihilangkan.
Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Demikian jawaban dari kami terkait uang pisah karyawan resign sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
[1] Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”).
[2] Pasal 36 huruf i PP 35/2021.