Kenegaraan

Uji Materiil Peraturan Gubernur

Bacaan 6 Menit
Uji Materiil Peraturan Gubernur

Pertanyaan

Apakah peraturan gubernur dapat diajukan uji materiil?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Walaikumsalam wr.wb.

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita mengacu pada kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:

 

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

 

Selain pasal tersebut, dasar hukum lain yang mengatur kewenangan MA melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

 

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

 

Mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat kita temui pada hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:

 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;
e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Peraturan Gubernur yang Anda tanyakan merupakan jenis peraturan daerah provinsi. Peraturan Daerah Provinsi itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 12/2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Ini berarti bahwa Peraturan Gubernur yang merupakan Peraturan Daerah Provinsi termasuk dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi, karena peraturan gubernur merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka peraturan gubernur dapat dimintakan uji materiilnya ke MA.

 

Untuk mengetahui tata cara mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur, kita mengacu pada tata cara mengajukan permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke MA yang terdapat dalam Pasal 31 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) yang pada intinya sebagai berikut:

 

1.    Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia

2.    Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a.    perorangan warga negara Indonesia;

b.    kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c.    badan hukum publik atau badan hukum privat.

3.    Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1)    materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2)    pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
 

Lebih lanjut, permohonan uji materiil ke MA ini diatur lebih rinci dalam Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (“Perma 1/2004”) dengan menggunakan terminologi Permohonan Keberatan. Mengenai tata cara permohonan uji materiil berdasarkan Perma 1/2004 dapat Anda baca dalam artikel yang berjudul Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review ke MA dan MK.

 

Contoh Peraturan Gubernur yang pernah diuji ke MA adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok (“Pergub Kawasan Dilarang Merokok”). Para pemohon menguji salah satu pasal dalam Pergub Kawasan Dilarang Merokok yang dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia para perokok. Penjelasan lebih lanjut mengenai uji materiil ini dapat Anda simak dalam artikel Perokok Uji Pergub Kawasan Dilarang Merokok.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;