Mana yang Digunakan: UMR, UMP, atau UMK?

PERTANYAAN

Mana yang digunakan sebagai acuan pengupahan perusahaan? UMR, UMP, atau UMK?

INTISARI JAWABAN

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat I (provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat II (kabupaten/kota). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur. 

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMK, maka yang berlaku adalah UMK. Mengapa demikian?    

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Februari 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 17 April 2017, kedua kalinya pada 20 Desember 2018, ketiga kalinya pada Kamis, 18 November 2021 oleh Erizka Permatasari, S.H., dan keempat kalinya oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 24 Januari 2023.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi dan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sebelumnya, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan UMP dan UMK.

 

Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas:^[1]

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur.^[2]

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur. Gubernur dapat menetapkan UMK dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.^[3]

Adapun penetapan upah minimum dilakukan bagi:^[4]

1. provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki upah minimum;
2. kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum; dan
3. provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran.

 

UMR Tidak Lagi Digunakan

Lalu bagaimana dengan istilah UMR? Disarikan dari artikel Perbedaan UMR, UMP dan UMK dalam Dunia Kerja, Upah Minimum Regional atau UMR adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Namun sekaligus menjawab pertanyaan Anda, istilah UMR kini tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP untuk tingkat I (provinsi) dan UMK untuk tingkat II (kabupaten/kota) (hal. 1-2).

 

Mana yang Jadi Acuan, UMR, UMP, atau UMK?

Menjawab pertanyaan Anda, seperti yang dijelaskan, istilah UMR tidak lagi digunakan. Dengan demikian, jawabannya adalah antara UMP atau UMK. Lebih lanjut, jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMP dan UMK, maka manakah yang dijadikan acuan dalam penentuan besar upah karyawan di daerah tersebut? UMP atau UMK?

Mengingat penetapan UMK hanya dilakukan apabila hasil perhitungan UMK lebih tinggi daripada UMP, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenaker 18/2022 yang berbunyi:

1. Penetapan upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.
2. Syarat tertentu pada ayat (1) yaitu:

0.  
1. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
2. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Dengan demikian, lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP. Ini berarti, ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi apabila kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku bagi perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya adalah ketentuan UMK.

 

Contoh Penerapan Antara UMP dan UMK

Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada upah minimum pada 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang ditetapkan melalui Kepgub Jawa Tengah 561/57/2023.

Pada Diktum Ketujuh disebutkan bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota.

Kami mencontohkan pada tahun 2024, kota Semarang ditetapkan UMK sebesar Rp3.243,969,00^[5] yang mana lebih besar daripada UMP Jawa Tengah sebesar Rp2.036.947,00.^[6]

 

Demikian jawaban dari kami terkait UMR, UMP, dan UMK sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

---

^[1] Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 51/2023”)

^[2] Pasal 81 angka 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 88C ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

^[3] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88C ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan

^[4] Pasal 25 ayat (3) PP 51/2023

^[5] Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

^[6] Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024