Hak Asasi Manusia

Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat

Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat

Pertanyaan

Angka kekurangan gizi masyarakat Indonesia masih tinggi. Bagaimana pemerintah menanggulanginya? Apakah suplementasi gizi saja cukup?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk memiliki mutu gizi yang memadai.
 
Selain itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
 
Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kurang gizi adalah dengan melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami perbedaan antara kekurangan gizi dan gizi buruk.
 
Menurut Dedi Alamsyah, et.al dalam Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas pada artikel Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak), diterangkan bahwa gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh (hal. 47).
 
Sedangkan, gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita di bawah usia 5 tahun. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun (hal. 47).
 
Pada dasarnya, dalam dunia medis, kekurangan gizi dan gizi buruk merupakan bentuk malnutrisi yang dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Masalah yang berkaitan dengan kekurangan gizi adalah stunting.
 
Dikutip dari artikel Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, dan Mencegah di laman Kementerian Kesehatan, stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yang umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.
 
Dikutip dari artikel Kementerian Kesehatan Fokus pada Pencegahan Stunting di laman Portal Informasi Indonesia, data termutakhir dari hasil studi status gizi balita Indonesia pada tahun 2019 mencatat bahwa jumlah balita kurang gizi mencapai 16,29%.
 
Sementara, balita dengan stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%.
 
Persentase stunting tersebut tentu mengkhawatirkan mengingat persentase tersebut melampaui batas maksimal yang ditetapkan World Health Organization, yakni sebesar 20% dari jumlah total anak balita dalam suatu negara.
 
Peran Pemerintah
Terkait peran pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa:
 
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
 
Maka, memang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu gizi setiap warga negaranya.
 
Dalam Pasal 141 Pasal 143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”), juga telah diatur pula mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:[1]
  1. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
  2. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
  3. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
  4. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.[2]
 
Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan yang dimaksud memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.[3]
 
Selain itu, penyediaan bahan makanan dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.[4]
 
Upaya perbaikan gizi di atas dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:[5]
  1. bayi dan balita;
  2. remaja perempuan; dan
  3. ibu hamil dan menyusui.
 
Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.[6]
 
Pemerintah juga bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat serta bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.[7]
 
Kemudian, Pasal 143 UU 36/2009 menegaskan:
 
Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.
 
Selain UU 36/2009, dalam rangka percepatan perbaikan gizi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (“Perpres 42/2013”).
 
Tujuan diterbitkannya Perpres 42/2013 tertuang dalam Pasal 2 Perpres 42/2013 yang menyatakan bahwa:
    1. tujuan umum gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;
    2. tujuan khusus gerakan nasional percepatan perbaikan gizi adalah:
      1. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
      2. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
      3. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.
 
Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (“Permenkes 23/2014”) berbunyi:
 
Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab:
  1. menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi;
  2. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan gizi skala nasional;
  3. melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional;
  4. mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi;
  5. mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat; dan
  6. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.
 
Pasal 6 Permenkes 23/2014 kemudian menegaskan bahwa gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  1. kampanye nasional dan daerah;
  2. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
  3. dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
  4. pelatihan;
  5. diskusi;
  6. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi;
  7. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan; dan
  8. kegiatan lain.
 
Peraturan perundang-undangan di atas merupakan alas hukum bagi pemerintah sebagai regulator dalam rangka mengatasi tingginya angka kekurangan gizi masyarakat di Indonesia.
 
Di samping itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara juga merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 
Pengaturan tentang pemenuhan kebutuhan pangan juga telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap orang sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.[8]
 
Pasal 63 UU Pangan kemudian menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dilakukan melalui:
  1. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat;
  2. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
  3. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
  4. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
 
Menurut hemat kami, suplementasi gizi dalam menanggulangi angka kekurangan gizi di Indonesia belumlah cukup.
 
Pemerintah masih harus memikirkan strategi lain yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, misalnya, adalah dengan menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat kurang mampu untuk memenuhi kecukupan gizi mereka.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Dedi Alamsyah, et.al. Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak). Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, Vol.2, No.1, 2017;
  2. Kementerian Kesehatan Fokus pada Pencegahan Stunting, diakses pada 30 September 2020, pukul 16.48 WIB;
  3. Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, dan Mencegah, diakses pada 30 September 2020, pukul 16.58 WIB.
 

[1] Pasal 141 ayat (1) dan (2) UU 36/2009
[2] Pasal 141 ayat (3) UU 36/2009
[3] Pasal 141 ayat (4) UU 36/2009
[4] Pasal 141 ayat (5) UU 36/2009
[5] Pasal 142 ayat (1) UU 36/2009
[6] Pasal 142 ayat (2) dan (3) UU 36/2009
[7] Pasal 142 ayat (4) UU 36/2009
[8] Bagian Menimbang huruf a UU Pangan
Tags: