Perlindungan Konsumen

Wewenang Penerbitan Sertifikat Halal, di Tangan Siapa?

Wewenang Penerbitan Sertifikat Halal, di Tangan Siapa?

Pertanyaan

Ke mana saya harus mengajukan label halal saat ini? MUI atau Kementerian Agama?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk, yang didapatkan berdasarkan proses sertifikasi halal. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal.
 
Sertifikasi halal sebagai upaya mendapatkan label halal dapat diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Kewenangan Sertifikasi Halal
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal), ada beberapa lembaga yang menjadi pemangku kepentingan terkait masalah kehalalan produk, yaitu:
  1. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) sebagai pemberi fatwa halal dan pihak yang mengeluarkan sertifikat halal;
  2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (“LPPOM”) MUI sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan;
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pemberi izin label halal;
  4. Kementerian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, melakukan sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat; dan
  5. Kementerian terkait lainnya.
 
UU Jaminan Produk Halal kemudian secara khusus mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) oleh pemerintah untuk menangani masalah kehalalan produk di Indonesia.
 
BPJPH, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama, dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal.[1]
 
Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal
BPJPH inilah yang menggantikan peran MUI sebagai pemegang kewenangan sertifikasi halal. Adapun peran LPPOM MUI yang dahulu bertugas memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk digantikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”).[2]
 
Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH berwenang:[3]
  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
  2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
  3. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
  4. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
  5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
  6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
  7. melakukan registrasi auditor halal;
  8. melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal;
  9. melakukan pembinaan auditor halal; dan
  10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
 
Meskipun kedudukan MUI digantikan oleh BPJPH, namun MUI tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal.
 
BPJH dapat bekerjasama dengan MUI dalam melaksanakan wewenangnya, dalam bentuk: [4]
  1. sertifikasi auditor halal;
  2. penetapan kehalalan produk, yang dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk; dan
  3. akreditasi LPH.
 
Proses Pengajuan Sertifikasi dan Label Halal
Terkait pertanyaan Anda, label halal sendiri adalah tanda kehalalan suatu produk, yang didapatkan berdasarkan proses sertifikasi halal. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal.[5]
 
Proses sertifikasi halal oleh BPJPH sendiri dapat dirangkum sebagai berikut:
  1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH yang dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan, dan proses pengolahan produk.[6]
  2. LPH yang ditetapkan BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam waktu lima hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.[7]
  3. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.[8]
  4. Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan oleh LPH diserahkan ke BPJPH. BPJPH kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Keputusan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan dari BPJPH diterima.[9]
  5. Apabila sidang fatwa halal menetapkan produk halal, BPJH menerbitkan sertifikat halal, paling lama tujuh hari kerja sejak keputusan penetapan halal produk diterima dari MUI.[10]
 
Sertifikat halal yang dimiliki pelaku usaha berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir, sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal.[11]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 5 ayat (3) UU Jaminan Produk Halal
[2] Pasal 1 angka 8 UU Jaminan Produk Halal
[3] Pasal 6 UU Jaminan Produk Halal
[4] Pasal 7 huruf c jo. Pasal 10 UU Jaminan Produk Halal
[5] Pasal 1 angka 11 vide Pasal 25 huruf a UU Jaminan Produk Halal
[6] Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Produk Halal
[7] Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Produk Halal
[8] Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Jaminan Produk Halal
[9] Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (2) dan (4) UU Jaminan Produk Halal
[10] Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 UU Jaminan Produk Halal
[11] Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Produk Halal