Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demoktratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pengertian yang berbeda antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (&ldquo;SP/SB&rdquo;) yang dibentuk dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, hanya saja dalam setiap pelaksanaan dan keanggotaannya harus merujuk pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (&ldquo;AD/ART&rdquo;) SP/SB yang diikuti dan juga seorang pekerja/buruh hanya boleh menjadi anggota dalam satu SP/SB saja.

Lalu, bolehkah SP/SB dari luar perusahaan mewakili pekerja hingga tingkat Pengadilan Hubungan Industrial?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Serikat Pekerja dari Luar Perusahaan Mewakili Pekerja dalam Gugatan PHI?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Ahli waris menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam</a> adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dengan demikian, anak tiri bukan termasuk ahli waris. Sedangkan mengenai wasiat wajibah, anak tiri juga bukan pihak yang berhak mendapatkannya. Sebab, wasiat wajibah menurut KHI hanyalah tertuju pada anak angkat dan orang tua angkat. Serta dalam perkembangannya, Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan juga wasiat wajibah kepada ahli waris yang beragama non-Islam.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Wasiat Wajibah untuk Anak Tiri, Bisakah?

Si Pokrol

Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat, yang dapat diberikan untuk waktu&nbsp;maksimal 2 hari atau 2 x 24 jam terhitung sejak narapidana/anak tiba di tempat kediaman, yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali.

Selain itu, cuti tersebut hanya dapat dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dan tidak dapat dilaksanakan pada hari raya besar keagamaan.

Bagaimana ketentuannya? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Dan bagaimana prosedurnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Narapidana Berhak atas Cuti Mengunjungi Keluarga, Ini Syarat dan Prosedurnya!

Pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar makanan yang amandan dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/nprt/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b48fe0bfe90/undang-undang-nomor-18-tahun-2012/document">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</a>, dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009/document">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</a> jika unsur pelanggarannya terpenuhi. Apa sanksinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Ancaman Pidananya

PERSADA UB

Mengenai ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28539/node/1011/uu-no-40-tahun-2008-penghapusan-diskriminasi-ras-dan-etnis" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</a>, menurut hemat kami dalam hal ini tidaklah relevan. Namun demikian, kronologi yang Anda ceritakan ini lebih erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (&ldquo;HAM&rdquo;).

Sebab pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Lalu, apakah persyaratan masuk ke pusat perbelanjaan selama pandemi COVID-19 ini merupakan bentuk pelanggaran HAM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Masuk Mal Wajib Skrining, Termasuk Pelanggaran HAM?

Easybiz

Surat Izin Usaha Perdagangan (&ldquo;SIUP&rdquo;) merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, sedangkan Tanda Daftar Perusahaan (&ldquo;TDP&rdquo;) merupakan bukti pengesahan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan.

Berkenaan dengan pertanyaan Anda, memang benar, sejak berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, sekarang pelaku usaha yang ingin berjualan mebel atau furniture tidak membutuhkan SIUP dan TDP untuk melakukan kegiatan usahanya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?

Pada dasarnya, <a href="http://202.153.129.35/pusatdata/detail/447/node/34" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a> melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban ini selanjutnya diatur lebih spesifik bagi produsen dan importir produk elektronika dan telematika untuk melengkapi produknya dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar.

Apakah produk seperti baterai dan senter juga wajib mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Produk Impor yang Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia

PBH Peradi

Ruang detensi imigrasi adalah ruang/tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi.

Dalam penanganan tindak pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang&ndash;undang untuk melakukan penyidikan, yang dalam hal keimigrasian yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (&ldquo;PPNS&rdquo;) (investigation authority) Keimigrasian.

Terkait pertanyaan Anda, jika tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing adalah tindak pidana keimigrasian yang penyidiknya adalah PPNS Keimigrasian, maka masa tahanan dapat dihitung dari ketika penahanan dilakukan di ruang detensi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

WNA Ditahan di Ruang Detensi, Bisakah Dihitung sebagai Masa Penahanan Pidana?

Anda selaku konsumen diberikan sejumlah hak dan perlindungan hukum dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh biro perjalanan wisata (travel agent), di antaranya hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan pelaku usaha wajib memberikannya.

Jika pelaku usaha menolak, Anda dapat mengajukan upaya penyelesaian di antaranya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (&ldquo;BPSK&rdquo;), yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Bila Ingin Berlibur Menggunakan Jasa Travel Agent

Pakaian sebagai sebuah barang fungsional (useful article), yang juga diproduksi secara industri dan dalam jumlah masal, tidak dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta.

Adapun yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta yaitu blueprint (model/prototype atau sketsa) dari desain pakaian tersebut. Misalnya, gambar motif bunga, gambar motif batik atau gambar logo-logo dengan bentuk huruf indah, terlepas dari di mana motif tersebut akan diaplikasikan.

Meski demikian, terdapat aspek hukum lain yang perlu diperhatikan jika ingin menempelkan logo di atas kaus bermerek.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Data

berita

Klinik

Events

Jurnal

Produk

Kategori

Layanan Kami

Hukumonline

Grup

Sertifikat

Login