Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Sebelum membangun suatu perumahan, pihak pengembang (developer) dalam tahapan perencanaan harus memastikan adanya saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagai salah satu prasarana yang harus disediakan. Hal ini penting, sebab pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli (&ldquo;PPJB&rdquo;) hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, di antaranya terbangunnya prasarana, sarana, dan utilitas umum berupa saluran pembuangan air hujan/drainase.

Jika ketiadaan drainase tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan merugikan pembeli/penghuni, maka yang bersangkutan dapat menggugat pihak developer atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi jika hal tersebut juga telah diperjanjikan.

Selain itu, ada juga ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pihak developer.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?

Justika.com

Menurut hukum Islam, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam asuhan ibu. Meskipun demikian, hukum juga memberi peluang pemindahan atau peralihan hak asuh anak dari si ibu ke dalam penguasaan ayah sebagaimana Anda tanyakan apabila si ibu melalaikan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Haris Satiadi & Partners

Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) bukan merupakan bukti sah kepemilikan hak atas tanah, melainkan seharusnya berupa sertifikat tanah. Jadi, Anda harus terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran tanah hingga terbit sertifikat. 

Setelah terbit sertifikat tanah, Anda baru dapat melakukan proses penyetoran modal saham PT dalam bentuk lain (tanah). Mengenai proses penyetoran saham dalam bentuk tanah, Anda dapat merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 34 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Penyetoran Saham berupa Tanah

Hukumnya jual sex toys di Indonesia sebenarnya tidak diatur secara khusus. Namun, sepanjang penelusuran kami, sex toys termasuk barang mengandung unsur pornografi yang dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ancaman pidana yang berpotensi menjerat, yaitu berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">KUHP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi">UU Pornografi</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jual Sex Toys di Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Mengenai besaran uang yang seharusnya diterima mahasiswa peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sesungguhnya telah ada pedoman hukum yang mengaturnya, yakni <a href="https://lldikti13.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/12/SK-PENETAPAN-BESARAN-BIAYA-HIDUP-KIP-KULIAH-MERDEKA-2021-1.pdf">Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud 526/2021</a>. Besaran bantuan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa peserta KIP Kuliah berpedoman pada keputusan tersebut.

Sehingga, jika perjanjian antara mahasiswa peserta KIP Kuliah bertentangan dengan peraturan tersebut, kami berpendapat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnya perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Uang Bantuan Biaya Hidup KIP Kuliah

Jika Anda baru sampai pada suatu ide/konsep dan belum dituangkan menjadi suatu karya, produk atau proses, maka ide Anda tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta ataupun hak paten dan tidak dapat dicatatkan atau didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, business model Anda bisa jadi termasuk dalam kategori rahasia dagang yang dilindungi oleh hukum, dan untuk ini tidak memerlukan pendaftaran.

Sebelum Anda mewujudnyatakan ide Anda menjadi suatu karya atau produk yang dapat memperoleh perlindungan kekayaan intelektual, kami menyarankan, hindari mendiskusikan ide Anda dengan orang lain. Sebab, jangan sampai orang lain &nbsp;mengambil ide Anda dan kemudian mewujudkannya sendiri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?

Mengenai pertanggungjawaban antara startup (induk perusahaan) dengan anak perusahaan adalah sebatas saham yang dimiliki induk perusahaan. Hal ini telah tertuang jelas dalam ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Sedangkan menyoal pertanggungjawaban startup yang menerima pendanaan investasi dengan investor adalah merujuk kembali dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian investasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Investasi ‘Gagal’, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor

Secara umum, perceraian diatur dalam Pasal 39 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan">UU Perkawinan</a> yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu pula bagi yang beragama Islam, Pasal 115 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a> menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Menurut Pasal 1381 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">KUH Perdata</a>, terdapat 10 sebab hapusnya perikatan, yakni pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang/kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, serta lewatnya waktu.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, harus dilihat terlebih dahulu perjanjian apa yang mengikat para pihak tersebut. Ada perjanjian yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak seperti perjanjian kerja dan pemberian kuasa. Namun, ada juga perjanjian yang prestasi pewarisnya menjadi kewajiban ahli warisnya seperti dalam perjanjian jual beli.

Lalu, bagaimana dengan perjanjian antara pelukis dan pelanggannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Apabila suatu perusahaan melakukan hibah tanah sebagai wujud penerapan program CSR (corporate social responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (&ldquo;TJSL&rdquo;), maka status tanah hibah tersebut menjadi beralih ke pihak penerima hibah dan berada dalam kekuasaan pihak yang menerima hibah tersebut.

Meski demikian, dengan merujuk pada Pasal 1669 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>, pemberi hibah tetap berhak menikmati objek yang dihibahkan sepanjang disepakati para pihak. Dalam praktik, PT tetap dapat mencantumkan namanya pada objek yang telah dihibahkan. Misalnya, tanah itu dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (&ldquo;RPTRA&rdquo;), maka di RPTRA tersebut dicantumkan nama PT yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Semua Kategori