Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Saat ini ketentuan mengenai perizinan berusaha merujuk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_5_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PP 5/2021</a> yang disebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko.

Menyambung pertanyaan Anda, disebutkan kontraktor akan melakukan pekerjaan konstruksi, oleh karena itu, sepanjang penelusuran kami, ini termasuk jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916. Apa saja perizinan usaha yang diperlukan? 
&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya

Homologasi didapatkan setelah pengadilan memutuskan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal inilah kemudian yang disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi sebagaimana Anda sebutkan.

Bagaimana sih langkah memperoleh homologasi tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU

Haris Satiadi & Partners

Dalam pembagian harta pailit terdapat jenis-jenis kreditur tertentu yang didahulukan piutangnya. Setelah piutang kreditur yang diistimewakan telah dibayar, sisa harta pailit baru dibagikan kepada kreditur konkuren. Adakah ketentuan berapa besaran yang harus diberikan kepada kreditur konkuren?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

Penambahan modal PT baik modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dapat dilakukan asalkan berdasarkan persetujuan RUPS. Demikian yang diatur dalam UU PT.

Namun kemudian timbul pertanyaan, haruskah menyetorkan modal dengan rekening atas nama pemegang saham sendiri atau dapat dilakukan dengan rekening atas nama perusahaan lain?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Yang termasuk badan hukum antara lain adalah&nbsp;Perseroan Terbatas,&nbsp;koperasi, dan&nbsp;yayasan.&nbsp;Sedangkan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dikenal dengan istilah&nbsp;outsourcing (alih daya) yang saat ini diatur oleh&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Cipta Kerja</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum

Hingga saat ini, ketentuan pelaksana terkait outsourcing atau alih daya berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a> memang belum terbit. Sehingga, dalam praktiknya masih diberlakukan ketentuan yang lama yaitu permohonan perizinan usaha perusahaan alih daya tetap diajukan melalui OSS.

Kemudian, menjawab pertanyaan kedua, benar bahwa suatu unit pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha outsourcing.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Izin Usaha dan Pengawasan bagi Perusahaan Outsourcing

Perusahaan Anda tidak perlu mendapat izin dari pemilik merek Pouch (perusahaan C) untuk memesan/membeli produk mereka. Melainkan hanya perlu memastikan bahwa distributor dan importir terkait adalah sah dan resmi, serta bukan merupakan pelaku usaha perdagangan maupun pelaku usaha distribusi yang dilarang.

Kemudian, terkait pembubuhan logo perusahaan Anda pada produk Pouch, pada dasarnya tidak ada pengaturan maupun larangan mengenai hal ini. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah perusahaan Anda memiliki hak untuk menggunakan logo yang akan dicantumkan atau tidak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek

Singkatnya, corporate guarantee adalah penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum, yang dalam konteks pertanyaan Anda dapat kami asumsikan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Tentunya dalam pemberian corporate guarantee, harta kekayaan PT dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur yang ditanggung oleh PT tersebut. Oleh karena itu, jika kekayaan PT yang akan dijaminkan mencapai batasan tertentu, Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?

DSLC

Pemegang saham menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_40_2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a> memiliki hak atas pembagian dividen. Namun dalam hal perusahaan berada dalam kepailitan, pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian dividen. Hal ini dikarenakan pemegang saham bukanlah kreditur dalam proses kepailitan.

Namun demikian, pemegang saham dapat dimungkinkan untuk mendapatkan haknya sepanjang kepailitan berujung pada proses likuidasi. Apa hak yang diterimanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit

Menurut hemat kami kedua skenario pembagian dividen tahap 1 yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berpotensi melanggar ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pt" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>. Perusahaan Anda tidak dapat membagian dividen final jika laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, dan pembagian dividen interim setelah berakhirnya tahun buku perseroan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) UU PT.

Lalu, apa alternatif yang dimungkinkan secara hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisnis