1. Apakah seorang (perorangan) calon pembeli saham pada suatu perseroan terbuka harus didampingi seorang konsultan hukum? 2. Kalau diharuskan, apakah ada dasar hukumnya? Sebab sepengetahuan saya yang harus punya izin dari Bapepam-LK adalah konsultan hukum emiten yang melakukan legal due diligence.
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Pasal 78 ayat (3) angka 6 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan: “prospektus sekurang-kurangnya memuat: keterangan dari segi hukum.”
Lebih lanjut, terkait dengan proses penawaran umum oleh emiten, keterangan dari segi hukum (legal due diligence) merupakan informasi yang harus diungkap dalam prospektus.
Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum angka 5 huruf o menyatakan pendapat dari segi hukum (legal due diligence) meliputi:
1)Keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
2)Keabsahan perjanjian-pedanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
3)Apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
4)Status pemilikan aktiva yang material dari Emiten;
5)Sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
6)Apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; dan
7)Hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.
Merujuk pada ketentuan di atas, berarti yang wajib menunjuk konsultan hukum adalah Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana (initial public offering) atau Hak Memesan Efek Terlebih dahulu/HMETD (rights issue) bukan calon pembeli saham (investor).
Berarti tidak ada keharusan bagi calon pembeli saham (investor) untuk didampingi konsultan hukum dalam proses pembelian saham, baik pada Penawaran Umum Perdana (initial public offering) atau HMETD (rights issue).
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1.Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2.Peraturan Bapepam No. IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum
