(Sumber: http://beritagar.com/klinikhukum)

Setiap penyelengaraan undian gratis berhadiah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Departemen Sosial (pasal 2 ayat [1] Peraturan Menteri Sosial No. 13/Huk/2005 tentang Izin Undian jo. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian jo. pasal 1 UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. Kecuali, bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual-beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial (pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 13/Huk/2005 tentang Izin Undian). 

Benar, pelaksanaan penarikan undian berhadiah harus disaksikan dan dihadiri oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang. Hal tersebut berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Sosial No. 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian. Dalam hal ini, notaris menyaksikan dan mengikuti proses pelaksanaan penarikan undian berhadiah dari awal sampai akhir serta membuat akta berita acara mengenai pelaksanaan penarikan undian berhadiah. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat. 

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.