Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-undangan?

Bacaan 6 Menit
Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-undangan?
Pertanyaan

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dijelaskan penetapan yang dilakukan oleh MPR, DPR, DPD, dll yang ingin saya tanyakan Menteri, Lembaga, Badan dan Komisi yang setingkat adalah siapa? Apakah peraturan Kode Etik Advokat termasuk di dalamnya? Atau terdapat di luar perundang-undangan? Mengapa?

Intisari Jawaban
Menteri, lembaga, badan dan komisi yang setingkat adalah lembaga negara. Kewenangan lembaga lain untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau harus berdasarkan pada undang-undang atau konstitusi yang kewenangannya bersumber dari atribusi ataupun delegasi.
 
Menurut ahli, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara umum dan berdayalaku keluar yaitu ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (kedalam) pembentukannya.
 
Oleh karena itu, maka kode etik (termasuk kode etik advokat) tidak dapat dikategorikan/termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena kode etik adalah aturan yang dibuat untuk suatu kelompok tertentu (dalam hal ini adalah advokat).
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.