Jumat, 07 Desember 2018
Perbedaan Dasar Bank Konvensional dengan Bank Syariah
Pertanyaan :

Perbedaan Dasar Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Saya ingin mengetahui dengan jelas mengenai bank syariah. Apa yang menjadikannya berbeda dengan bank umum? Bagaimana mengenai peraturan khusus mengenai bank syariah ini? Terus terang saya adalah orang awam tentang hukum. Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul “Bank Syariah” yang dibuat oleh Bung Pokrol dan pernah dipublikasikan pada Senin, 01 Maret 2004.
 
Intisari :
 
 
Untuk pertanyaan Anda yang pertama mengenai apa yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional, adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan bank syariah.
 
 
Bagaimana dengan kegiatan usaha dari bank syariah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Perlu diluruskan terlebih dahulu, mungkin maksud dari pertanyaan Anda adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.
 
Untuk mengetahui secara jelas mengenai bank syariah tentu tidak akan cukup hanya melalui forum ini. Kami akan mencoba menjelaskan secara umum ketentuan mengenai perbankan syariah.
 
Untuk pertanyaan Anda yang pertama mengenai apa yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional, adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan bank syariah.
 
Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sedangkan perangkat hukumnya sendiri pada mulanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”).
 
Prinsip Perbankan Syariah
Sebelum membahas lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi dari perbankan syariah dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah sebagai berikut:
 
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 
Dalam bagian Penjelasan Umum UU Perbankan Syariah, dijelaskan mengenai prinsip perbankan syariah sebagai berikut:
 
Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.
 
Selanjutnya, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.[1] Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:[2]
  1. prinsip syariah, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[3]
 
Menurut UU 10/1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).[4]
 
Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:[5]
  1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
  2. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untunguntungan;
  3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
  4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
  5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
  1. demokrasi ekonomi, adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.[6]
  2. prinsip kehati-hatian, adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]
 
Ulasan selengkapnya mengenai prinsip syariah dapat Anda simak dalam artikel Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah.
 
Kegiatan Usaha Bank Syariah
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaannya adalah untuk bank umum syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[8]
 
Untuk mempersingkat jawaban, kami akan memberikan beberapa contoh kegiatan usaha dari dua jenis bank syariah tersebut.
 
Bank Umum Syariah
Beberapa contoh kegiatan usaha bank umum syariah di antaranya meliputi:[9]
  1. menghimpun dana dalam bentuk:
    1. simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    2. investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  2. menyalurkan pembiayaan:
    1. bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    2. berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    3. berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
    4. penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Untuk bank pembiayaan rakyat syariah, berikut adalah beberapa contoh kegiatan usaha yang dapat dilakukan:[10]
  1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
    2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  2. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
    2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
    3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
    4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
    5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah
 
Bentuk-bentuk yang kami jelaskan di atas adalah bentuk-bentuk umum dari kegiatan usaha perbankan syariah. Untuk diketahui bahwa kegiatan usaha setiap bank syariah belum tentu sama, dan untuk lebih jelas, dapat menghubungi bank-bank syariah yang telah banyak beroperasi di Indonesia.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 

[1] Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 18 UU Perbankan Syariah
[2] Pasal 2 UU Perbankan Syariah
[3] Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah
[4] Pasal 1 angka 13 UU 10/1998
[5] Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah
[6] Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah
[7] Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah
[8] Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Perbankan Syariah
[9] Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah
[10] Pasal 21 UU Perbankan Syariah


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).