Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ibu Mertua yang Sering Hutang yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 12 Mei 2010.

KLINIK TERKAIT

Wajibkah Anak Setelah Dewasa Menafkahi Orang Tuanya?

03 Mei 2023

Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan

08 Jun 2020

Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah

12 Jun 2018

Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan

17 Mei 2017

Ketentuan Pengampuan dalam KUH Perdata

Mengenai pengampuan sebagaimana Anda tanyakan, secara umum diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyatakan:

Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, C.S.T Kansil[1] menjelaskan bahwa pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi:

1. Sakit ingatannya;
2. Seorang yang pemboros;
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya;
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.

Bisakah Minta Pengampuan atas Ibu Mertua yang Sering Utang?

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan fakta yang Anda sampaikan, ibu mertua Anda yang sering berutang sehingga membebankan anak-anaknya dapat dikategorikan sebagai seorang yang pemboros dan tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, sehingga ibu mertua Anda dapat diajukan berada di bawah pengampuan.

Terhadap seorang yang pemboros, yang berhak meminta atau mengajukan permohonan pengampuan adalah para keluarga sedarahnya dalam garis urus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis samping sampai derajat keempat.[2] Permintaan atau pengajuan permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat kediaman orang yang diajukan pengampuan.[3]

Dalam surat permohonan yang diajukan, harus disebutkan peristiwa atau alasan yang menunjukkan pemborosan yang dilakukan dan yang bersangkutan tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi.[4]

Seseorang mulai dinyatakan sah di bawah Pengampuan, terhitung sejak dibacakannya Penetapan Pengadilan dan semua tindakan keperdataan yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun untuk orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena pemborosan, ia tetap berhak membuat surat-surat wasiat.[5]

Penetapan pengampuan harus diberitahukan kepada pihak ketiga dan diumumkan dalam berita negara.[6] Sebagai tambahan informasi, penetapan pengampuan dapat diajukan banding, dengan cara hakim mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan.[7] Apabila penetapan pengampuan telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.[8]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

C.S.T Kansil, Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata), Jakarta: Pradnya Paramita.