Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI

Bacaan 6 Menit
Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI
Pertanyaan

Penggunaan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sekarang telah berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Apakah ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut? Sepengetahuan saya ada Kepmen Kehakiman pada tahun 2000 yang mengatur hal tersebut, tetapi saya sulit sekali menemukannya. Terima kasih.

Intisari Jawaban
?
Merujuk pada artikel Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dimuat dalam Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (?Ditjen HKI?), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hal. 11). Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah ?Hak Kekayaan Intelektual? (tanpa ?Atas?) dapat disingkat ?HKI? atau akronim ?HaKI? telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan ?Atas?).
?
Namun, kemudian terdapat perubahan lagi jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (?Ditjen KI?).
?
Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (?Perpres 24/2010?) adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?