Produk Pilihan

Legal Analysis

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Online Course

Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

...
di Semua
...
di Analisis
...
di Peraturan
...
di Putusan
...
di Berita
...
di Klinik
...
di Events

Ada Pertanyaan? Hubungi Kami

Daftar Masuk

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com

Klinik Berita Data Pribadi Jurnal

Personalisasi

Halo,

Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap

Mulai Berlangganan Sekarang

Profil

Keluar

Ada pertanyaan? Hubungi Kami

Bahasa

Masalah-Masalah Dalam Outsourcing

Ketenagakerjaan

Masalah-Masalah Dalam Outsourcing

Si Pokrol Si Pokrol

Si Pokrol

08 Okt, 2004Bacaan 10 Menit

PERTANYAAN

Saya bekerja di perusahaan outsourcing di Jakarta, ada masalah konvensional yang sering muncul dan mohon diberikan jawaban tentang kemenduaan peraturan perusahaan. PERATURAN PERUSAHAAN mana yang harus dipakai? Tempat bekerja atau perusahaan outsourcing? atau boleh dua-duanya.terimakasih

DAFTAR ISI

INTISARI JAWABAN

ULASAN LENGKAP

Ada tiga pihak yang terkait dalam skema outsourcing ini, Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan Pemberi Kerja), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Pekerja/Buruh.

Hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melakukan perjanjian kerja dengan pekerja/buruh, bisa dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau dengan skema perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian perjanjian yang dibuat secara tertulis antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (pasal 66 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Sebenarnya tidak ada kemenduaan tentang peraturan perusahaan mana yang harus dipakai. Hubungan kerja yang timbul dalam kerangka kerja outsourcing adalah antara Pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dengan demikian peraturan perusahaan yang dipakai adalah peraturan perusahaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh bukannya peraturan perusahaan dari Perusahaan Pemberi Kerja.