Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Ketentuan tentang Gadai Saham

Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan modal, yang terbagi dalam saham.[1] Sehingga saham merupakan bukti kepemilikan atas penyertaan modal dalam sebuah perseroan terbatas.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga

22 Sep 2022

Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya

14 Sep 2022

Pinjaman Melebihi Modal Dasar PT, Perlukah Persetujuan RUPS?

08 Sep 2022

Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

23 Jun 2022

Dalam klasifikasi benda menurut hukum perdata di Indonesia, saham tergolong sebagai benda bergerak. Hal ini berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU PT yang berbunyi:

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Adapun dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU PT, saham dapat diagunkan atau dijaminkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar suatu perseroan. Artinya, saham dapat dijadikan objek jaminan pada jenis jaminan bagi benda bergerak, yaitu gadai dan fidusia.

Istilah jaminan berasal dari kata zekerheid atau cautie, yang berarti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas segala perikatan pribadi debitur tersebut. Asas yang terkandung dalam pasal ini adalah asasjaminan umum.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata mengatur tentang asasjaminan khusus, yaitu terkait jaminan yang melahirkan hak kebendaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata maka, gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Pasal ini memberikan hak didahulukan (droit de preference) kepada pemegang hak gadai terhadap kreditur-kreditur lain atas piutangnya.

Gadai juga memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya-biaya lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.[2]

Syarat Gadai Saham

Adanya hak gadai harus dibuat berdasarkan perjanjian gadai antara penerima gadai dan pemberi gadai untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dalam hal saham yang digadaikan, maka harus diserahkan oleh pemegang saham kepada lembaga pemegang gadai.

Adapun, persyaratan yang perlu diperhatikan dalam gadai saham antara lain:

1. Syarat penyerahan barang gadai

Syarat ini disebut dengan istilah inbezitstelling. Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada pemegang gadai bukan merupakan penyerahan yuridis atau bukan penyerahan yang mengakibatkan pemegang gadai menjadi pemilik. Oleh karena itu, pemegang gadai hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik.[3]

Pada praktiknya selain penyerahan secara riil, terhadap saham yang digadaikan dan yang diperdagangkan dan tercatat di bursa, biasanya saham hanya dititipkan kepada pihak ketiga, yaitu lembaga kustodian. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai gadai, karena Pasal 1152 KUHPerdata memperbolehkan untuk menitipkan benda gadai kepada pihak ketiga sepanjang disepakati oleh pihak-pihak dalam gadai.[4]

2. Pemberitahuan atau Pengumuman

Syarat pemberitahuan tersebut terdapat dalam Pasal 1153 KUHPerdata yang mengatur bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan.

Dalam hal objek gadai merupakan saham, maka pemberitahuan itu ditujukan kepada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.[5]

Selain itu, Pasal 60 ayat (3) UU PT gadai saham wajib dicatat dalam daftar saham dan daftar khusus. Pendaftaran tersebut bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang digadaikan tersebut.[6]

Hak Pemilik Saham Jika Saham Digadaikan

Sebagaimana disebutkan di atas, terhadap saham yang digadaikan, pada dasarnya tidak menyebabkan perubahan kepemilikan. Hal ini berarti hak suara dan hak lain yang timbul akibat kepemilikan saham tetap merupakan hak dari pemilik saham.

Lebih lanjut, hak suara pada saham yang diagunkan tetap berada pada pemegang atau pemilik saham. Hal ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan/penguasaan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan pemegang saham dan pemegang agunan.[7]

Dengan demikian, meskipun hak-hak pemilik saham selain hak suara sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU PT pada dasarnya merupakan hak pemilik saham, namun perlu diperhatikan kembali perjanjian gadai saham antara pemilik saham dengan pemegang agunan/gadai yang mengatur hal tersebut.

Baca juga: Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham.

Referensi:

Annisa Oktaviananda Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Gadai Saham, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 5 Januari 2020.

[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[3] Annisa Oktaviananda Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Gadai Saham, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 5 Januari 2020, hal. 117

[4] Annisa Oktaviananda Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Gadai Saham, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 5 Januari 2020, hal. 117

[5] Annisa Oktaviananda Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Gadai Saham, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 5 Januari 2020, hal. 117

[6] Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU PT

[7] Pasal 60 ayat (4) UU PT dan penjelasannya