Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul
Pemotongan upah yang dibuat oleh
Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 24 Agustus 2005.
Selain itu, Pasal 51 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) mengatur bahwa denda merupakan salah satu hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Dalam hal ini, perusahaan dapat memotong upah pekerja untuk denda sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau peraturan kerja bersama (“PKB”).
[1]
Dengan demikian, maka
perusahaan boleh mengenakan denda bagi pekerja yang karena kesengajaan atau kelalaiannya melanggar peraturan selama hal tersebut diatur tegas dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.
[2] Berkaitan dengan pertanyaan Anda tentang besaran denda, jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda pun diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.
[3]
Kemudian, menyambung pertanyaan Anda juga, pada prinsipnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah memang harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”).
[4]
Sehingga, untuk mendisiplinkan karyawan agar menaati peraturan, perusahaan Anda dapat mengenakan denda kepada karyawan yang bersangkutan, dan denda tersebut dapat dipotong dari upahnya. Apabila ketentuan mengenai denda dan pemotongan upah tersebut belum diatur tegas dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, maka dapat dilakukan perubahan PP atau PKB.
Perlu dicatat, perubahan PP sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara perusahaan dengan wakil pekerja/buruh.
[5] Sedangkan perubahan PKB harus dilakukan atas kesepakatan perusahaan dengan serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja.
[6]
Selain itu, hal lain yang perlu digarisbawahi adalah jumlah maksimal keseluruhan pemotongan upah adalah 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh pekerja/buruh.
[7]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 57 ayat (1) huruf a PP 78/2015
[3] Pasal 54 ayat (2) PP 78/2015
[4] Pasal 81 angka 37 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 113 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal Pasal 116 ayat (1)
jo. Pasal 125 UU Ketenagakerjaan
