Rabu, 01 July 2020

Status Hukum GAM dan Nota Kesepahamannya dengan Pemerintah Indonesia

Status Hukum GAM dan Nota Kesepahamannya dengan Pemerintah Indonesia

Pertanyaan

Saya mahasiswa hukum di salah satu universitas negeri, saya ingin tanyakan: 1. Apakah status Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu adalah belligerent? Kalau tidak, apakah status GAM itu? 2. Apa sajakah syarat-syarat sebagai suatu belligerent? 3. Apakah apabila GAM sebagai suatu belligerent, maka MoU antara RI dan GAM dianggap sebagai perjanjian internasional? Mohon penjelasan. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Insurgents dan belligerents memang dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional sepanjang memenuhi syarat tertentu. Namun, ketika insurgents telah mendapatkan pengakuan, maka insurgents menjadi belligerents yang harus memenuhi syarat, meliputi penguasaan terhadap wilayah tertentu dan memiliki organisasi kepemimpinan tertentu.

 

Terkait nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (“GAM”), nota kesepahaman tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, karena Gerakan Aceh Merdeka bukanlah subjek hukum internasional.

 

Lalu apakah GAM termasuk belligerents? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua