Kamis, 02 Agustus 2018
Haruskah Bayar Pajak Jika Mengadakan Pertandingan Olahraga?
Pertanyaan :

Haruskah Bayar Pajak Jika Mengadakan Pertandingan Olahraga?

Jika ingin membuat sebuah acara olahraga di dalam sebuah gedung, pajak-pajak apa saja yang harus saya bayarkan? Bagaimana dan kemana saya harus membayar pajak tersebut? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari:
 
 
Kami asumsikan acara olahraga yang Anda maksud adalah Pertandingan Olahraga.
 
Salah satu Jenis Pajak kabupaten/kota yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”) adalah Pajak Hiburan.
 
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Pertandingan Olahraga termasuk ke dalam Hiburan sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat  (1) dan ayat (2) huruf j UU 28/2009.
 
Adapun jenis dan tarif Pertandingan Olahraga dibagi tiga:
  1. Pertandingan Olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);[1]
  2. Pertandingan Olahraga berkelas Nasional sebesar 5% (lima persen);[2]
  3. Pertandingan Olahraga berkelas Internasional sebesar 15% (lima belas persen).[3]
 
Kemana harus membayar pajak tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Kami asumsikan acara olahraga yang Anda maksud adalah Pertandingan Olahraga.
 
Objek Pajak Hiburan
Salah satu Jenis Pajak kabupaten/kota yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”) adalah Pajak Hiburan.
 
Perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud Pajak Hiburan sesuai Pasal 1 angka 24 UU 28/2009, adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Lalu yang dimaksud Hiburan sesuai Pasal 1 angka 25 UU 28/2009 adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Pertandingan Olahraga termasuk ke dalam Hiburan sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat  (1) dan ayat (2) huruf j UU 28/2009.
 
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
 
Adapun dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima (potongan harga dan tiket cuma-cuma yang dibagikan) oleh penyelenggara Hiburan.[4]
 
Selanjutnya mengenai pembayaran Pajak Hiburan yang terutang, Anda membayarnya di wilayah daerah pertandingan olahraga dilaksanakan.[5]
 
Sebagai contoh, misalnya Anda ingin mengadakan pertandingan olahraga di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka Anda harus mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Perda DKI Jakarta 13/2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Perda DKI Jakarta 3/2015).
 
Pertandingan olahraga juga menjadi Objek Pajak Hiburan jika diselenggarakan di DKI Jakarta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf k Perda DKI Jakarta 3/2015. Termasuk jenis olahraga yang dapat dipertandingkan dan/atau dipertunjukan adalah sebagaimana jenis-jenis olah raga yang diatur oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia.[6]
 
Pelayanan Pajak
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pembayaran Pajak dilakukan di wilayah daerah pertandingan olahraga dilaksanakan, maka dalam hal ini, mengacu pada Pasal 1 angka 5 Perda DKI Jakarta 13/2010, Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lebih lanjut mengenai pembagian wilayah Dinas Pelayanan Pajak DKI diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 329 Tahun 2002 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 
Adapun jenis dan tarif Pertandingan Olahraga dibagi tiga:
  1. Pertandingan Olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);[7]
  2. Pertandingan Olahraga berkelas Nasional sebesar 5% (lima persen);[8]
  3. Pertandingan Olahraga berkelas Internasional sebesar 15% (lima belas persen).[9]
 
Maka lebih rinci, anda harus melihat Peraturan Daerah di masing-masing Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten mengenai Pajak Hiburan yang berupa Pertandingan Olahraga.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[1] Pasal 7 ayat (20) Perda DKI Jakarta 3/2015
[2] Pasal 7 ayat (21) Perda DKI Jakarta 3/2015
[3] Pasal 7 ayat (22) Perda DKI 3/2015
[4] Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU 28/2009
[5] Pasal 46 ayat (2) UU 28/2009
[6] Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf k Perda DKI Jakarta 3/2015
[7] Pasal 7 ayat (20) Perda DKI Jakarta 3/2015
[8] Pasal 7 ayat (21) Perda DKI Jakarta 3/2015
[9] Pasal 7 ayat (22) Perda DKI 3/2015



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua