Jumat, 08 Maret 2019
Perbedaan Pengalihan Hak atas Merek dengan Lisensi
Pertanyaan :

Perbedaan Pengalihan Hak atas Merek dengan Lisensi

Apa perbedaan antara "pengalihan hak atas merek karena (berdasarkan) perjanjian" dengan "pemberian hak atas merek berdasarkan perjanjian lisensi"?  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul “Pengalihan atas Merek” yang dibuat oleh Bung Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 18 Oktober 2006.
 
Intisari :
 
 
Perbedaan yang paling mendasar antara pengalihan hak atas merek dengan lisensi adalah:
  • Suatu pengalihan hak atas merek dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik merek kehilangan hak atas merek tersebut.
  • Suatu lisensi dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas merek kepada pihak lain tersebut, akan tetapi si pemilik merek masih dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut. Artinya hak atas merek tersebut tidak berpindah kepada pihak lain.
 
Ingin tahu perbedaan lainnya? Simak penjelasan lebih lanjut dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi dari merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) sebagai berikut:
 
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 
Selain itu, berkaitan dengan pertanyaan Anda, penting untuk dipahami pengertian dari hak atas merek berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU MIG berikut ini:
 
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
 
Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.[1] Agar merek terdaftar, diperlukan suatu permohonan, dalam hal ini adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[2]
 
Pengalihan Hak atas Merek dan Lisensi
Jika melihat aturan dalam UU MIG, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:[3]
  1. pewarisan;
  2. wasiat;
  3. wakaf;
  4. hibah;
  5. perjanjian; atau
  6. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.[4]
 
Dapat dipahami bahwa lisensi tidak termasuk ke dalam pengalihan hak atas merek sebagaimana dijabarkan di atas.
 
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.[5]
 
Perbedaan yang paling mendasar antara pengalihan hak atas merek dengan lisensi adalah:
  • Suatu pengalihan hak atas merek dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik merek kehilangan hak atas merek tersebut.
  • Suatu lisensi dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas merek kepada pihak lain tersebut, akan tetapi si pemilik merek masih dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut. Artinya hak atas merek tersebut tidak berpindah kepada pihak lain.[6]
 
Perbedaan-perbedaan lainnya adalah:
  • Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat terjadi melalui beberapa peristiwa hukum, seperti pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan lisensi hanya dapat dilakukan dengan melalui perjanjian.[7]
  • Dalam pengalihan hak atas merek terdaftar, penerima pengalihan dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak atas merek tersebut. Sedangkan dalam lisensi, penerimanya hanya dapat menggunakan hak-hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berupa sebagian hak ataupun seluruh hak.[8]
  • Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Sementara dalam lisensi, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa, tidak diatur harus kepada pihak yang sama.[9]
  • Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Sementara itu, untuk lisensi tidak diatur demikian.[10]
  • Pengalihan hak atas merek maupun lisensi nyatanya wajib dicatatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dikenai biaya.[11] Berdasarkan Lampiran angka V mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kekayaan Intelektual Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP 45/2016”) diatur untuk biaya pencatatan pengalihan hak adalah sebesar Rp 650.000 per nomor daftar, sementara pencatatan perjanjian lisensi sebesar Rp 500.000 per nomor daftar.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

 

 

[1] Pasal 3 UU MIG
[2] Pasal 1 angka 8 dan angka 20 UU MIG
[3] Pasal 41 ayat (1) UU MIG
[4] Penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf f UU MIG
[5] Pasal 1 angka 18 UU MIG
[6] Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 UU MIG
[7] Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 UU MIG
[8] Pasal 42 ayat (1) UU MIG
[9] Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 42 ayat (1) UU MIG
[10] Pasal 41 ayat (8) UU MIG
[11] Pasal 41 ayat (3) dan ayat (7) jo. Pasal 42 ayat (3) UU MIG



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua