Rabu, 23 Mei 2018

Ketentuan Pendaftaran Waralaba / Franchise

Ketentuan Pendaftaran Waralaba / Franchise

Pertanyaan

Apakah untuk melakukan franchise harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM?  

Intisari Jawaban

Kami asumsikan bahwa persetujuan Menteri Hukum dan HAM yang Anda maksud adalah diterbitkannya surat sehubungan dengan pendaftaran penyelenggaraan franchise atau waralaba.
Dalam proses pendaftaran waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba beserta perubahannya, yang menerbitkan surat sehubungan dengan pendaftaran penyelenggaraan franchise bukanlah dari Menteri Hukum dan HAM, melainkan dari Menteri Perdagangan. Surat ini dinamakan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pemberi dan Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.
Kewenangan Menteri Perdagangan dalam menerbitkan STPW ini:
  1. Didelegasikan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, untuk pendaftaran STPW yang dimohonkan oleh:
  1. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
  2. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
  3. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
  4. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri; dan
  5. Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba luar negeri.
  1. Diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia. Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan, sedangkan Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah terkait. Penyerahan kewenangan ini adalah untuk pendaftaran STPW yang dimohonkan oleh:
  1. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
  2. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
  3. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Made Wahyu Arthaluhur, S.H. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2018 dengan mengambil Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua