Ketentuan Pendaftaran Waralaba / Franchise

Bacaan 7 Menit
Ketentuan Pendaftaran Waralaba / <i>Franchise</i>
Pertanyaan
Apakah untuk membuat franchise harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM?
Intisari Jawaban
Dalam proses pendaftaran waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang menerbitkan surat sehubungan dengan penyelenggaraan usaha waralaba atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota setempat.
 
Jadi, kewenangan pendaftaran penyelenggaraan waralaba bukan pada Menteri Hukum dan HAM, melainkan pada Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota setempat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.