Perlindungan Hukum di Indonesia atas Tindakan Cybersquatting

Bacaan 9 Menit
Perlindungan Hukum di Indonesia atas Tindakan <i>Cybersquatting</i>
Pertanyaan

Apakah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat menangani kasus cybersquatting? Pasal-pasal apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya?

Intisari Jawaban
?
Oleh karena cybersquatting merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nama domain, maka akan lebih tepat jika didasarkan dengan menggunakan UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (?UU 11/2008?) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (?UU 19/2016?), dibandingkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (?UU Merek?).
?
Terlebih juga karena definisi dari nama domain juga ditemukan di dalam Pasal 1 angka 20 UU 19/2016 dan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cybersquatting adalah Pasal 23 ayat (2) UU 11/2008.
?
Selain itu, dalam praktiknya juga telah terdapat putusan yang berkaitan dengan hal ini yang menggunakan UU ITE sebagai dasar hukumnya yaitu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan merek terkenal ebay sebagai nama domain ebay.co.id yang didaftarkan oleh CV. Ebay Indonesia.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?