1. Dalam hal ini, menurut hemat kami, piutang negara tetap berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan. Sesuai bunyi pasal 1137 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak dari kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah didahulukan dari kreditur lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pasal 1137 KUHPerdata sebagai ketentuan yang lebih khusus dari pasal 1131 KUHPerdata yang merupakan ketentuan yang lebih umum mengenai piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata adalah ketentuan umum yang mengikat  harta-harta debitur atas hutang yang dipinjamnya kepada kreditur. Ketentuan dalam pasal ini tidak mengharuskan berapa banyak kreditur yang ada dalam perikatan. Apabila debitur hanya berhutang kepada satu orang kreditur, maka tidak akan timbul istilah kreditur diistimewakan dan kreditur konkuren.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 1137 KUHPerdata negara berhak untuk didahulukan meskipun dalam peminjaman tidak dilakukan penjaminan khusus oleh si debitur. Setelah dibayarkannya piutang negara, barulah dilakukan pembayaran piutang kreditur yang diberikan penjaminan khusus seperti gadai dan hipotik, kemudian kreditur-kreditur lainnya.

2. Ketentuan dalam pasal 1137 KUHPerdata merupakan ketentuan yang notabene mengatur perihal hukum privat, namun hak negara tersebut dapat dikategorikan dalam ranah hukum publik. Hak dari kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah merupakan suatu hal yang berhubungan dengan negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, hak negara tersebut merupakan implementasi dari hak menguasai negara dalam keuangan publik. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 1137 KUHPerdata, negara mempunyai hak yang diutamakan daripada kreditur-kreditur lain karena hal tersebut berhubungan dengan masyarakat atau publik.

Demikian sejauh yang kami pahami. Semoga bermanfaat.

Peraturan Perundang-undangan terkait :

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau KUHPerdata, Staatsblad 1847 No. 23).