Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Bacaan 5 Menit
Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Pertanyaan

Setelah Mahkamah Konstitusi diadakan sampai sekarang sudah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dimana dan bagaimana posisi Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Intisari Jawaban

?

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

?

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas mencakup peraturan yang ditetapkan antara lain oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

?

Jadi, peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan lainnya di luar peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

?

Mahkamah Konstitusi, diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

?

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika