Kami duga “hak spesimen” yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah spesimen atau contoh tanda tangan pejabat yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Hal demikian adalah salah satu syarat proses legalisasi dokumen di Kemenhukham:

“Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.” (Sumber: depkumham.go.id)

Untuk keperluan tersebut, hemat kami, Anda mempunyai setidaknya dua pilihan jalan keluar:

1. Mengusahakan agar akta Anda dilegalisasi oleh pejabat Kantor Catatan Sipil yang contoh (spesimen) tanda-tangannya sudah tersimpan di Kementerian Hukum dan HAM (lihat juga jawaban kami mengenai legalisasi dokumen di sini); atau
2. Melegalisasi fotocopy akta tersebut melalui notaris. Sesuai pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN"), notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Selain itu, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UUJN).

 Demikian hemat kami. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris