Haruskah Pinjaman Daerah Dituangkan dalam Peraturan Daerah?

Bacaan 7 Menit
Haruskah Pinjaman Daerah Dituangkan dalam Peraturan Daerah?
Pertanyaan

Saya mau menanyakan apakah kredit/pinjaman yang diberikan oleh bank BUMN/BUMD kepada pemerintah harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukumnya? Saya menemui kasus ada BPD yang mensyaratkan pembentukan Perda tentang Pinjaman Daerah jika Pemerintah Daerah ingin mendapat pinjaman dari BPD tersebut (Pinjaman Daerah). Saya sudah membaca Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pinjaman Daerah namun tidak menemukan ketentuan seperti yang disyaratkan BPD tersebut. Apa bisa BPD menambahkan syarat tambahan yang tidak diatur dalam PP? Mohon penjelasannya.

Intisari Jawaban
?
Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (?APBD?) dan yang namanya ABPD ini memang ditetapkan dengan peraturan daerah.
?
Jadi, mengenai pinjaman daerah, pada dasarnya tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengharuskannya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Namun segala pinjaman daerah harus dicantumkan dalam APBD, yang mana APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah.
?
Adapun pinjaman daerah yang wajib ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal.
?
Lalu bagaimana dengan pinjaman daerah yang berasal dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?