Kamis, 29 Juli 2010
Tata Cara Pembuatan Izin Gangguan (HO)
Pertanyaan :

Tata Cara Pembuatan Izin Gangguan (HO)

Dear Hukum online, bagaimana tata cara pembuatan izin gangguan (HO) untuk bidang usaha restoran? Apakah perlu membuat izin keramaian juga? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

-         Izin HO (hinder ordonantie) atau izin UU Gangguan berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

 

Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah:

 

     “Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah

 

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemberian izin HO, merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Jadi, teknis pemberian izin HO bisa berbeda-beda di daerah-daerah, tergantung pada peraturan daerah di masing-masing tempat.

 

Untuk DKI Jakarta, persyaratan pengajuan izin HO yang dimuat dalam situs resmi Provinsi DKI Jakarta adalah:

 

-         Fotokopi Surat tanah atau bukti lainnya

-         Fotokopi KTP, NPWP

-         Fotokopi Akte Pendirian

-         Fotokopi Tanda Pelunasan PBB

-         Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan

-         Daftar bahan baku penunjang

-         Fotokopi IMB/siteplan

 

-         Izin keramaian, sesuai pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, diberikan oleh Polri. Menurut situs Puskominfo Bid. Humas Polda Metro Jaya diperlukan apabila hendak menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, contohnya pertandingan olah raga atau konser musik.

 

Jadi, izin keramaian tidak diperlukan kecuali jika restoran hendak mengadakan acara-acara seperti konser musik atau acara-acara lain yang melibatkan banyak orang.

 

Syarat pengajuan Izin Keramaian di wilayah DKI Jakarta:

 
  1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, U.p. Dir Intelkam Polda Metropolitan Jakarta Raya (tingkat polda/provinsi)
  2. Melampirkan:

-         Proposal kegiatan.

-         KTP Penanggungjawab kegiatan.

-         Izin tempat kegiatan.

-         Rekomendasi instansi terkait, sebagai contoh: bila ada kegiatan yang bersifat penjualan tiket, harus ada izin dari Dinas Pariwisata, selanjutnya masalah pengamanan harus ada rekomendasi dari Polres atau Biro Operasi (Ro. Ops.) Polda Metropolitan Jakarta Raya.

  1. Izin diajukan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dan pihak kepolisian akan mengeluarkan izin 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.
 
Demikian yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450

2.      Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar hukum perusahaan lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perusahaan” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 




Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua