Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum

Bacaan 8 Menit
Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum
Pertanyaan

Seorang teman saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai satpam dengan status pegawai tidak tetap atau harian. Upah yang diberikan masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) per bulannya yakni jika dihitung harian, upahnya itu sebesar Rp 29.200/hari. Sudah 2 tahun berjalan dia tidak mendapat kenaikan upah. Teman saya sudah pernah mengajukan kenaikan upah dengan membawa surat keputusan gubernur tentang nilai UMR, tetapi pihak perusahaan hanya mengatakan bahwa teman saya hanya pegawai tidak tetap. Yang ingin saya tanyakan, apakah teman saya dapat menuntut pihak perusahaannya dan apa dasar hukum yang dapat digunakan oleh teman saya? Dan kepada siapa teman saya dapat mengadukan persoalan ini dikarenakan di perusahaan tempat dia bekerja tidak ada serikat pekerja? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Gubernur bertugas menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, yang nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Selain upaya pidana, langkah hukum apa lagi yang dapat ditempuh pekerja jika upahnya di bawah upah minimum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.