Senin, 11 Oktober 2010
Status Ikatan Kerja Teller dan Customer Service pada Bank
Pertanyaan :

Status Ikatan Kerja Teller dan Customer Service pada Bank

Saya mau menanyakan apakah ikatan kerja karyawan bank untuk posisi Teller dan Customer Service bisa dalam bentuk kontrak (PKWT) dan Outsourcing? Setahu saya pekerjaan Teller termasuk pekerjaan pokok dari proses produksi pada bank. Mohon penjelasannya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”). Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUK, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

 

1.      pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2.      pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3.      pekerjaan yang bersifat musiman;

4.      pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

 

Selanjutnya, pasal 59 ayat (2) UUK menentukan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan melalui PKWT. Pelanggaran atas ketentuan di atas, menurut pasal 59 ayat (7) UUK menjadikan PKWT tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).

 

Sedangkan, untuk pekerjaan yang boleh diserahkan pada perusahaan lain melalui penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) juga dibatasi oleh UUK. Berdasarkan pasal 65 ayat (2) UUK, pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-outsource adalah pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

1.      dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

2.      dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

3.      merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

4.      tidak menghambat proses produksi secara langsung.

 

Kembali pada pertanyaan Anda, apabila teller memang pekerjaan pokok dari proses produksi pada bank, maka seharusnya pengerjaannya tidak dilakukan melalui PKWT ataupun outsourcing. Tapi untuk memastikannya, sebaiknya Anda cek diagram alur produksi perusahaan Anda. Apabila teller memang pekerjaan pokok dari proses produksi perusahaan, maka seharusnya dilakukan melalui PKWTT, bukan dengan PKWT atau outsourcing.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 
 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua