Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya

Bacaan 6 Menit
Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya
Pertanyaan

Saya hendak bertanya perihal kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam konteks UU No. 8/1999:

  1. Apakah untuk proses penyelesaian sengketa di BPSK diperlukan persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa?
  2. Apabila pelaku usaha menolak/keberatan untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan dasar bahwa telah ada kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian (yang menjadi dasar hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha) mengenai forum penyelesaian sengketa; Dapatkah BPSK tetap melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan kondisi demikian?
  3. Apakah BPSK memiliki wewenang untuk melakukan panggilan paksa terhadap pelaku usaha yang menolak untuk menyelesaikan sengketanya melalui BPSK?
  4. Bagaimana kekuatan hukum suatu putusan arbitrase di BPSK yang dibuat tanpa kehadiran pelaku usaha?

Demikian, mohon penjelasannya.

Intisari Jawaban

Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) dilakukan melalui cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Jika pelaku usaha tidak hadir atau menolak memenuhi panggilan BPSK, majelis akan mengabulkan gugatan konsumen meski tanpa kehadiran pelaku usaha. Lantas, masih adakah upaya hukum yang bisa dilakukan pelaku usaha jika menolak putusan BPSK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.