Rabu, 29 Agustus 2018
Aturan Pemberian Kompensasi Jika Penerbangan Dibatalkan
Pertanyaan :

Aturan Pemberian Kompensasi Jika Penerbangan Dibatalkan

Sebenarnya bagaimana kewajiban maskapai penerbangan dalam hal terjadi pembatalan penerbangan? Ganti rugi seperti apa yang berhak didapatkan penumpangnya?  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan dan Praktik Penuntutan Ganti Kerugian Jika Penerbangan Dibatalkan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 13 September 2011.
 
Intisari:
 
 
Apabila terjadi pembatalan penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai penerbangan) wajib memberitahukan kepada penumpang mengenai pembatalan tersebut dan mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan (refund ticket) atau mengalihkan ke penerbangan berikutnya.
 
Selain itu, konsumen yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan negeri setempat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.
 
Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pembatalan Penerbangan
Pembatalan penerbangan merupakan bagian dari keterlambatan angkutan udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) menjelaskan definisi keterlambatan sebagai:[1]
 
Terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.
 
Jenis-jenis keterlambatan kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia (“Permenhub 89/2015”). Menurut Pasal 2 Permenhub 89/2015, keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari:
  1. keterlambatan penerbangan (flight delayed);
  2. tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger); dan
  3. pembatalan penerbangan (cancelation of flight).
 
Sedangkan yang dimaksud dengan pembatalan penerbangan (cancelation of flight) adalah tidak beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana penerbangan yang telah ditentukan.[2]
 
Pembatalan penerbangan termasuk kategori 6 keterlambatan penerbangan. Keterlambatan penerbangan dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori keterlambatan, yaitu:[3]
  1. Kategori 1, keterlambatan 30 menit s/d 60 menit;
  2. Kategori 2, keterlambatan 61 menit s/d 120 menit;
  3. Kategori 3, keterlambatan 121 menit s/d 180 menit;
  4. Kategori 4, keterlambatan 181 menit s/d 240 menit;
  5. Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit; dan
  6. Kategori 6, pembatalan penerbangan.
 
Dalam hal terjadi keterlambatan (pembatalan) penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai) wajib menyampaikan informasi pembatalan penerbangan melalui petugas yang berada di ruang tunggu bandar udara yang ditunjuk secara, khusus untuk menjelaskan atau memberi keterangan kepada penumpang.[4]
 
Informasi tersebut, meliputi adanya informasi yang benar dan jelas mengenai pembatalan penerbangan dan kepastian keberangkatan yang disampaikan kepada penumpang secara langsung melalui telepon atau pesan layanan singkat, atau melalui media pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan.[5]
 
Kompensasi Pembatalan Penerbangan
Dalam hal pembatalan penerbangan (cancelation of flight) Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai) wajib memberikan kompensasi kepada penumpangnya. Kompensasi yang wajib diberikan Badan Usaha Angkutan Udara akibat keterlambatan penerbangan itu yaitu:[6]
  1. mengalihkan ke penerbangan berikutnya;atau
Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pengalihan ke penerbangan berikutnya atau penerbangan milik badan usaha niaga berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub class pelayanan wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang diberi.[7]
  1. mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket)[8]
  1. Apabila pembelian tiket dilakukan melalui transaksi tunai, maka badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan secara tunai pada saat penumpang melaporkan diri kepada badan usaha angkutan udara.
  2. Jika pembelian tiket dilakukan melalui transaksi non tunai melalui kartu kredit, maka badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan melalui transfer ke rekening kartu kredit selambat-lambatnya 30 hari kalender.
 
Terlepas dari hal di atas, bila konsumen/penumpang merasa dirugikan dengan keterlambatan penerbangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap perusahaan pengangkutan udara ke pengadilan negeri setempat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh kasus terkait dengan pembatalan penerbangan dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 305/Pdt.G/2009/PN.TNG dimana ada gugatan terhadap Air Asia oleh penumpangnya yaitu Hastjarjo Boedi Wibowo di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang menghukum Air Asia untuk membayar ganti rugi sebesar Rp806 ribu pada Boedi. Pengadilan juga menghukum Air Asia untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp50 juta. Majelis hakim menilai Air Asia terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum lantaran membatalkan jadwal penerbangan. Simak Air Asia Kalah Lawan Konsumen). Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara tersebut di tingkat banding dalam putusan yang dibacakan pada 18 Oktober 2010 ulasan selengkapnya silakan Anda simak artikel Air Asia Kembali Kalah di Tingkat Banding.
 
Jadi, bila terjadi pembatalan penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai penerbangan) wajib memberitahukan kepada penumpang mengenai pembatalan tersebut dan mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan (refund ticket) atau mengalihkan ke penerbangan berikutnya. Selain itu, konsumen yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan negeri setempat.
 
Sebagai referensi Anda juga dapat membaca artikel Ketentuan Ganti Kerugian bagi Penumpang Jika Penerbangan Terlambat.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 
 
 
 

[1] Pasal 1 angka 30 UU Penerbangan
[2] Pasal 1 angka 7 Permenhub 89/2015
[3] Pasal 3 Permenhub 89/2015
[4] Pasal 7 ayat (1) Permenhub 89/2015
[5] Pasal 7 ayat (3) huruf b Permenhub 89/2015
[6] Pasal 9 ayat (1) huruf f Permenhub 89/2015
[7] Pasal 10 ayat (3) Permenhub 89/2015
[8] Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permenhub 89/2015


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).