Mau tanya nih, sehubungan resign-nya direktur utama dan belum ada perubahan akta pendiriannya soal surat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum ke salah satu karyawannya baiknya diberikan oleh siapa ya? Untuk melakukan perbuatan hukum (ex.: perjanjian sewa, kerjasama, dll.), biasanya saya yang tanda tangan perjanjian kan dapat kuasa dari dirut. Hanya sekarang kasusnya dirut sudah tidak mau tanda tangan lagi nih karena beliau telah resign. Nah baiknya kuasanya sementara dari siapa ya soalnya akta perusahaan sampai saat ini belum mengalami perubahan? Apakah saya bisa minta kuasa dari komisaris utama saja? Nah kalau kuasa dari komisaris utama, komisaris-komisaris lainnya masih perlu tanda tangan gak sebagai pemberi kuasa? Mohon pencerahannya nih soalnya ada perjanjian yang harus ditandatangani dalam waktu minggu ini, terima kasih.
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Dalam hal seorang Direksi mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuanPasal 107 huruf bUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(“UUPT”) dalam anggaran dasar (“AD”) seharusnya sudah diatur mengenai tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Selain itu, selama Perseroan belum mendapatkan pengganti yang akan mengisi posisi Direksi tersebut, tindakan pengurusan Perseroan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Direksi, dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu (lihat Pasal 118 ayat [1] UUPT).
Terhadap Dewan Komisaris yang untuk jangka waktu tertentu melakukantindakan pengurusan perseroan berlaku semua ketentuanmengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga (lihat Pasal 118 ayat [2] UUPT).
Karena kewenangan Direksi berlaku untuk Dewan Komisaris yang menjalankan pengurusan Perseroan sementara karena belum ada Direksi pengganti, maka berlaku pulalah Pasal 130 UUPT yaitu, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Dengan demikian, Dewan Komisarislah yang kemudian akan memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuk (dalam hal ini mungkin Anda) untuk menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Sebenarnya, jika melihat pada ketentuan yang berlaku terhadap Komisaris dalam Pasal 108 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
Merujuk pada ketentuan tersebut, dalam hal Dewan Komisaris kemudian menjalankan pengurusan perseroan sementara, Dewan Komisaris secara keseluruhanlah yang kemudian memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuk mewakili perusahaan untuk menandatangani suatu perjanjian dengan pihak ketiga.
