Jumat, 03 Juni 2016
Gaji Diturunkan Karena Lebih Tinggi dari Karyawan Lain
Pertanyaan :

Gaji Diturunkan Karena Lebih Tinggi dari Karyawan Lain

Bolehkah perusahaan memotong/menurunkan gaji karyawan, karena dianggap mempunyai gaji jauh lebih tinggi dibanding karyawan yang lain? Mohon penjelasannya?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 25 Oktober 2011.

 

Intisari:

 

 

Upah dan cara pembayarannya secara khusus dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Sehingga jika perusahaan ingin menurunkan upah Anda, tentunya harus dengan persetujuan Anda juga. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terhadap upah dapat dikenakan pemotongan karena denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah yang dilakukan sesuai Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama atau Perjanjian Kerja.

 

Jadi, tidak seyogyanya perusahaan memotong maupun menurunkan upah pekerja tanpa persetujuan dari pekerja dengan alasan upah pekerja yang bersangkutan lebih tinggi dari pekerja yang lain.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]

 

Penurunan Upah

Secara khusus ketentuan mengenai upah ini baik mengenai besarnya upah maupun cara pembayarannya diatur dalam perjanjian kerja.[2] Perjanjian kerja ini dibuat atas dasar adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja[3] dan tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja yang bersangkutan.[4]

 

Oleh karena itu, seharusnya pengusaha/perusahaan tidak dapat menurunkan upah/gaji pekerjanya dengan alasan apapun tanpa adanya kesepakatan dari pihak pekerja. Terutama perihal upah ini belum tentu dapat dipersamakan terhadap setiap orang karena harus mempertimbangkan berbagai hal terkait antara lain, posisi/jabatan, latar belakang pendidikan, lingkup pekerjaan yang ditangani, atau pengalaman yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-49/Men/IV/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (“Kepmenaker 49/2004”):

 

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

 

Disampaikan pula oleh Umar Kasim bahwa apabila management perusahaan secara sepihak menurunkan gaji, maka tentunya management telah wanprestasi (melanggar perjanjian kerja). Lebih jauh, simak artikel Penurunan Gaji.

 

Selain itu, ketentuan mengenai upah ini juga diatur Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”). Namun, dalam instrumen hukum tersebut kami tidak temui ketentuan yang mengizinkan pengusaha/perusahaan menurunkan besarnya upah pekerjanya.

 

Pemotongan Upah

Sedangkan, terkait dengan pemotongan upah, terhadap upah hanya dapat dikenakan pemotongan upah karena denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah yang dilakukan sesuai Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama atau Perjanjian Kerja.[5]

 

Mengenai denda, pekerja yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.[6] Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.[7]

 

Namun, perlu diingat bahwa pemotongan upah pekerja TIDAK BOLEH melebihi 50 persen dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima.[8]

 

Jadi, dari penjelasan di atas, tidak seyogyanya perusahaan memotong maupun menurunkan upah pekerja tanpa persetujuan dari pekerja dengan alasan upah pekerja yang bersangkutan lebih tinggi dari pekerja yang lain. Penjelasan lebih lanjut soal pemotongan upah dapat Anda simak dalam artikel Bolehkah Gaji Dipotong Karena Terlambat Masuk Kerja?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

4.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-49/MEN/IV/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

 



[1] Pasal 1 angka 30  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 54 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[4] Pasal 55 UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 57 ayat (1) PP Pengupahan

[6] Pasal 53 PP Pengupahan

[7] Pasal 54 ayat (2) PP Pengupahan

[8] Pasal 58 PP Pengupahan

 




Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua