Senin, 19 Desember 2011
Hal-hal yang Perlu Dilakukan Terhadap Merek Terdaftar Pasca-Merger
Pertanyaan :

Hal-hal yang Perlu Dilakukan Terhadap Merek Terdaftar Pasca-Merger

Hal-hal apa saja yang perlu kami lakukan terhadap portfolio merek-merek terdaftar milik perusahaan kami pasca-merger (menjadi perusahaan baru)? Hal-hal apa saja yang patut kami ketahui berkaitan dengan telah dialihkannya kepemilikan atas merek-merek terdaftar perusahaan kami dari perusahaan lama ke perusahaan baru hasil merger?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :

Semua perubahan menyangkut kepemilikan atas merek terdaftar wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Departemen Hukum dan HAM RI. Kepemilikan hak merek dapat beralih karena berbagai sebab, di antaranya, akibat restrukturisasi perusahaan (misalnya merger menjadi perusahaan baru), pengalihan hak antara dua perusahaan dalam satu grup (seperti antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya), penjualan atau akuisisi perusahaan baik seluruh ataupun sebagian perusahaan, atau perubahan nama.

 

Pengalihan hak merek yang dimungkinkan menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mencakup:

 

a. pewarisan;

b. wasiat;

c. hibah;

d. perjanjian; atau

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

 

Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat, diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tanpa dicatatkan dalam Daftar Umum Merek, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

 

Sebelum pencatatan pengalihan haknya dilaksanakan di Ditjen HKI, perusahaan yang baru tidak dapat mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran hak atas merek–merek yang dialihkan, tidak dapat mengajukan oposisi terhadap permohonan merek serupa yang diajukan pihak lain, atau mengajukan perpanjangan pendaftaran merek-merek yang dialihkan.

 

Menunda pencatatan pengalihan hak di Ditjen HKI dapat juga mengakibatkan penolakan permohonan pendaftaran merek apabila perusahaan baru hasil merger mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek-merek yang dialihkan untuk barang atau jasa sejenis.

 


Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi,  atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

 

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Ditjen HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan (dalam hal ini, perusahaan baru hasil merger) bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

 

Adapun persyaratan permohonan pencatatan lainnya adalah sebagai berikut:

 

1.      Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak, dengan legalisir notaris;

2.      Fotokopi Sertifikat merek-merek yang dialihkan kepemilikannya;

3.      Fotokopi Akta Pendirian Pemohon pencatatan (perusahaan baru), dengan legalisir notaris;

4.      Fotokopi NPWP perusahaan baru.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

  



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Globomark
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua