Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Jika Tanah yang Dibeli Ternyata Objek Sengketa

Share
copy-paste Share Icon
Pertanahan & Properti

Jika Tanah yang Dibeli Ternyata Objek Sengketa

Jika Tanah yang Dibeli Ternyata Objek Sengketa
Eric Manurung, S.H.Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Bacaan 10 Menit
Jika Tanah yang Dibeli Ternyata Objek Sengketa

PERTANYAAN

Salam buat hukumonline, semoga berkenan menjawab pertanyaan saya ini. Ibu saya pernah membeli tanah 4 tahun lalu dari sebuah keluarga bernama keluarga Sembiring. Dan saat ini tanah itu sudah dibangun menjadi rumah tinggal oleh ibu saya. Namun ibu saya baru tahu bahwa tanah di wilayah situ dulu pernah menjadi sengketa antara keluarga Purba dan keluarga Sembiring dan akhirnya dimenangkan oleh keluarga Sembiring (Ibu saya membeli tanah dari keluarga Sembiring yang memenangkan perkara). Namun saat ini keluarga Sembiring sudah meninggal, dan keluarga Purba kembali menggugat tanah itu dan mengatakan bahwa itu milik keluarganya. Gugatan itu hampir lebih ditujukan kepada 30 rumah tangga yang sekarang menempati tanah itu, termasuk keluarga saya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga saya? Atau bagaimana caranya menghadapi tuntutan yang demikian, karena walau keluarga kami tidak mempunyai sertifikat tetapi kami memiliki akta tanahnya. Terima kasih atas perhatiannya.

 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

     

    Yang harus keluarga Saudara lakukan maupun 30 rumah tangga yang juga digugat adalah mempertahankan hak keluarga Saudara dengan cara membantah gugatan keluarga Purba dan membuktikan sebaliknya bahwa keluarga Saudaralah yang berhak di wilayah tersebut.

    KLINIK TERKAIT

    Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif

    Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif

     

    Demikian juga keluarga Purba harus dapat membuktikan gugatan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR (Het Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa :

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

     

    Adapun perkara ini adalah perkara perdata (sengketa hak), maka saudara dapat membuktikan hak saudara dengan alat bukti perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdata yaitu :

    -     Bukti Tulisan/Surat

    -     Bukti saksi

    -     Persangkaan

    -     Pengakuan

    -     Sumpah.

     

    Dalam hal ini keluarga Saudara dapat menunjukan Akta Tanah ataupun Akta Jual Beli yang keluarga Saudara miliki, sehingga dapat menjelaskan hak Saudara atas tanah tempat keluarga Saudara tinggal/berada. Walaupun keluarga Saudara belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

     

    Juga keluarga Saudara dapat menghadirkan saksi-saksi yang melihat/menyaksikan saat dilakukannya jual beli tanah tersebut dari keluarga Sembiring dengan ibu Saudara, sehingga dapat menguatkan dalil-dalil bahwa telah terjadi peralihan yang sah antara keluarga Sembiring dengan ibu Saudara berdasarkan Akta Jual Beli tanah.

     

    Agar dapat menguatkan bahwa ibu Saudara telah membeli tanah dari orang yang berhak menjualnya (keluarga Sembiring), seperti yang Saudara ceritakan pada kronologis bahwa tanah di wilayah itu dulu pernah menjadi sengketa antara keluarga Purba dengan keluarga Sembiring dan akhirnya dimenangkan oleh keluarga Sembiring. Maka ibu Saudara dapat menunjukkan di pengadilan hal tersebut, misalnya berupa Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap  (In Kracht van gewijsde).

     

    Demikian jawaban yang kami berikan berdasarkan kronologis dan pertanyaan yang Saudara berikan, semoga dapat bermanfaat.

     

     

    Dasar hukum:

    1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

    2.      Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

      

    Tags


    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

    23 Jun 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!