Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Saya menanyakan mengenai izin lokasi perkebunan yang dikeluarkan Bupati yaitu: 1. Apakah izin lokasi yang dikeluarkan Bupati mengenai lokasi perkebunan diharuskan mendapat pertimbangan dari BPN? 2. Jika tidak ada pertimbangan dari BPN apakah status izin lokasi sah atau tidak? 3. Apakah izin lokasi yang dikeluarkan Bupati dalam menentukan lokasi perkebunan dengan pertimbangan Tata Ruang Wilayah Daerah? Terima kasih.
Izin Lokasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan penanaman modal, tidak terkecuali dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (“Permen 02/1999”), tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permen 02/1999, Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
Pengaturan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi sebenarnya diatur melalui peraturan daerah setempat. Namun, selama Pemerintah Daerah setempat belum memiliki pengaturan mengenai Izin Lokasi, maka Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal tetap menjadi acuan mengenai tata cara perolehan Izin Lokasi. Permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat, dengan tembusan kepada:
a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
b) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
c) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
d) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota; dan
e) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan regulasi tersebut di atas, dalam menerbitkan Izin Lokasi, Bupati/Walikota tidak memerlukan pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (“BPN”), melainkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Dengan demikian, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota tetap sah dan berlaku, meskipun tidak meminta pertimbangan dari BPN. Adapun peran BPN adalah ketika badan usaha pemegang Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan akan mengajukan hak atas tanah.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal; dan
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
Butuh lebih banyak artikel?
