Selasa, 29 Januari 2013
Perubahan Tampilan Merek, Perlukah Didaftarkan?
Pertanyaan :

Perubahan Tampilan Merek, Perlukah Didaftarkan?

Seiring perkembangan usaha, saya mengubah warna dan jenis huruf pada merek yang saya gunakan, yang mana merek tersebut sudah saya daftarkan di Dirjen HKI. Apakah saya perlu mendaftarkan lagi perubahan merek yang sekarang? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebagai pemilik merek terdaftar, dalam hal ada perubahan pada tampilan merek, perlu Anda ketahui bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”), yaitu Pasal 61 ayat (2) huruf b* mengatur bahwa sebuah merek harus digunakan:

a)   untuk jenis barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang didaftarkan, dan

b)   sesuai dengan merek yang didaftar.
 

Dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf b UU Merek lebih lanjut diatur bahwa ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf dan juga penggunaan warna yang berbeda.

 

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya ketentuan di atas, maka sebuah pendaftaran merek dapat dianggap 'tidak dipakai' (non-use) dan karenanya dapat dihapus pendaftarannya, baik berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”) atau berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan penghapusan dari pihak lain.

 

Selain kedua alasan di atas, sebuah merek terdaftar juga dapat dihapus oleh Ditjen HKI atau digugat penghapusan oleh pihak lain jika terbukti dalam waktu tiga tahun berturut-turut merek terdaftar tidak dipakai dalam perdagangan barang/jasa (kecuali karena alasan-alasan tertentu yang diterima Ditjen HKI berdasarkan UU Merek).

 

Penghapusan merek terdaftar didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui survei atau penyelidikan di lapangan termasuk meminta keterangan dari instansi-instansi terkait seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM (untuk produk obat dan makanan) dan Kementerian Perdagangan. Jika terbukti memenuhi kriteria 'non-use', penghapusan dilaksanakan Ditjen HKI dengan mencoret merek dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan pun dianggap berakhir.

 

Mengacu pada ketentuan di atas, sangat disarankan kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI sesuai dengan tampilan yang sebenarnya (actual use) guna memperoleh perlindungan yang maksimal, termasuk terhadap risiko Penghapusan Merek.

 

Dalam hal terdapat perubahan tampilan pada merek terdaftar, maka sebaiknya desain merek yang baru juga didaftarkan di Ditjen HKI melalui pengajuan permohonan baru.

 

Demikian semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Bunyi selengkapnya Pasal 61 ayat (2) huruf b UU Merek adalah sebagai berikut:

 

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

 



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Globomark
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua