Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Bacaan 5 Menit
Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri
Pertanyaan

Saya adalah karyawan yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyimpangan keuangan, tetapi semua penyimpangan yang saya akui telah saya kembalikan secara bertahap dan sudah selesai. Akan tetapi, pihak perusahaan mengajukan lagi beberapa daftar penyimpangan yang mana daftar penyimpangan tersebut tidak saya akui. Saya diberhentikan secara lisan pada awal Desember 2020 dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri per 20 Desember 2020 tetapi hingga saat ini saya belum menerima surat pemberhentian dari perusahaan. Pertanyaan saya adalah: 1. Apakah kasus saya ini termasuk pidana atau perdata? 2. Apakah saya berhak mendapat pesangon? Karena saya telah bekerja lebih dari 15 tahun. 3. Apabila perusahaan menempuh jalur hukum, apakah saya bisa mendapatkan bantuan dari LBH secara cuma-cuma? Karena saat ini saya masih menganggur dan harta benda orang tua saya telah dijual untuk menutupi penyelewengan tersebut. 4. Di mana saya bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut? Demikian pertanyaan saya, besar harapan saya untuk mendapat pemecahan masalah yang telah saya hadapi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Intisari Jawaban

Perbuatan penyimpangan keuangan yang Anda lakukan dapat kami asumsikan sebuah tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Pada dasarnya penggelapan uang perusahaan merupakan salah satu hal yang bisa diatur sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan.

Sedangkan perusahaan yang memaksa Anda untuk menandatangani surat pengunduran diri adalah persoalan yang lain. Dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, yakni dalam hal ada paksaan. Lalu, apa yang bisa Anda upayakan untuk mendapatkan hak Anda sebagaimana mestinya?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika