Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Bagian “Mengingat” dalam Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 19 Juni 2012.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres

27 Okt 2023

Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

30 Sep 2022

Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?

11 Jul 2022

Adakah Batas Waktu RUU Disahkan Jadi UU?

07 Jun 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bagian Menimbang dan Mengingat

Dalam sistematika peraturan perundang-undangan berdasarkan Lampiran II UU 12/2011, bagian pembukaan suatu peraturan perundang-undangan terbagi atas 5 bagian, yaitu:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
3. Konsiderans;
4. Dasar hukum; dan
5. Diktum.

Kemudian patut Anda pahami sebelumnya, menimbang dan mengingat merupakan dua hal yang berbeda. Kata “menimbang” dituliskan di dalam bagian konsiderans yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam bagian konsiderans undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota memuat 3 unsur yang menjadi pertimbangan, yaitu:[1]

1. Filosofis: Unsur yang menggambarkan peraturan tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 
2. Sosiologis: Unsur yang menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. Yuridis: Unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan, kata “mengingat” diletakkan pada bagian dasar hukum yang memuat:[2]

1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bisakah Keputusan Masuk Bagian Mengingat?

Lebih lanjut, menyambung yang Anda sebutkan terkait peraturan yang berupa keputusan dalam hukum administrasi negara, sebenarnya keduanya berbeda. UU 12/2011 memberikan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[3]

Di sisi lain, definisi dari keputusan dalam Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa sebuah peraturan dan keputusan memiliki karakteristiknya masing-masing. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida Indrati menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus.[4] Sedangkan suatu keputusan bersifat konkret dan individual sebagaimana didefinisikan UU PTUN dan perubahannya. Sehingga, seharusnya tidak ada keputusan yang bisa menjadi dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, segala  Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan  Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya  yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum UU 12/2011 berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU 12/2011. Oleh karena itu, mungkin saja masih terdapat keputusan yang sifatnya mengatur menjadi dasar hukum bagi suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.[5]

Jika masih ada keputusan yang sifatnya mengatur dan menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dibaca sebagai peraturan dan penyusunan urutannya mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan.

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, suatu keputusan pada prinsipnya tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan sifatnya yang konkret dan individual. Sementara yang termasuk dalam bagian mengingat adalah suatu peraturan haruslah bersifat umum dan abstrak, kecuali keputusan tersebut termasuk sebagai keputusan yang bersifat mengatur dan sudah diundangkan sebelum adanya UU 12/2011.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Referensi:

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius 2007.