Terima kasih untuk pertanyaan yang Anda sampaikan. Dalam pertanyaan sayangnya Anda tidak menjelaskan lebih detail mengenai apa yang Anda maksud dengan “pengabaian”. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa pengabaian yang dimaksud dalam pertanyaan Anda adalah dicantumkannya Pasal 62 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) namun dikesampingkan. Pasal 62 UUK berbunyi:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

KLINIK TERKAIT

Bisakah Menuntut Karyawan yang Dinilai Merugikan Perusahaan?

12 Jan 2024

4 Hal yang Harus Diperhatikan ketika Review Perjanjian

09 Agt 2023

Besaran Uang Pisah Tak Diatur, Karyawan Masih Berhak Terima?

27 Jul 2023

Cara Meminta Gaji yang Dipotong Sepihak oleh Perusahaan

29 Jul 2021

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya bila dibahas terlebih dahulu mengenai perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan buruh. Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UUK yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”    

Dengan adanya perjanjian kerja ini maka timbulah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh. Perjanjian kerja ini haruslah ditaati oleh pengusaha dan buruh karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, seperti yang tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”

Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata di atas, maka jelas bahwa perjanjian kerja merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu pengusaha dan buruh atau pekerja. Untuk itu, setiap hal yang diatur dalam perjanjian mengikat kedua belah pihak.

Terkait dengan pertanyaan Anda, maka pada dasarnya bisa saja suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mencantumkan dikesampingkannya Pasal 62 UUK. Bila terdapat klausula mengenai Pasal 62 UUK yang dikesampingkan dalam perjanjian tersebut, maka Pasal 62 UUK tersebut tidaklah berlaku bagi kedua belah pihak tersebut yaitu pengusaha dan buruh/pekerja. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam uraian sebelumnya bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Demikianlah jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan