Jumat, 28 September 2018

Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap

Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut kasus salah tangkap terhadap adik saya. Berikut beberapa pertanyaannya: 1. Hakim PN Surabaya telah memutuskan adik saya bebas tidak bersalah dan memulihkan harkat martabatnya. Bagaimana cara memulihkan harkat martabat adik saya? Apakah dengan putusan Hakim PN Surabaya itu dengan sendirinya harkat martabat adik saya sudah di pulihkan? 2. Pihak JPU mengajukan kasasi ke MA untuk kasus adik saya, dan Kasasi dimenangkan adik saya. Apakah dengan putusan kasasi, adik saya bisa mengajukan ganti kerugian atas segala yang di derita selama 6 bulan dipenjara? 3. Batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian dan tuntutan balik setelah putusan kasasi berapa lama?

Intisari Jawaban

Pemulihan harkat dan martabat seorang Terdakwa dilakukan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, adik Saudara berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, in casu Pengadilan Negeri Surabaya.
Adik Saudara hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan putusan atau salinan putusan pengadilan tingkat kasasi diterima.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua