Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Undang-Undang (“UU”) adalah lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah (“PP”). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). Oleh karena itu, jika ada perbedaan norma atau pengaturan antara PP dengan UU yang mengatur hal yang sama, maka yang harus diambil sebagai acuan adalah ketentuan UU karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 kekuatan hukum UU lebih tinggi dari PP.

Terkait dengan hal yang Saudara tanyakan, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat pertentangan dalam pengaturan pemberhentian pegawai negeri sipil (“PNS”) di dalam ketentuan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PP 32/1979”) dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (“UU 43/1999”). Meski demikian, jika Saudara menemukan ada pertentangan ketentuan mengenai pemberhentian PNS antara PP 32/1979 dengan dalam UU 43/1999, maka yang harus diambil sebagai acuan adalah ketentuan UU 43/1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KLINIK TERKAIT

Yang Termasuk Bagian Mengingat dalam Peraturan Perundang-Undangan

27 Apr 2023

Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review

15 Mar 2023

Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil

20 Des 2021

Mekanisme Pengujian Perda Kabupaten/Kota yang Bertentangan dengan UU

20 Mar 2017

Intinya, pengaturan pemberhentian PNS saat ini seharusnya mengacu pada ketentuan UU 43/1999 sebagai peraturan utama kepegawaian yang berlaku, dan peraturan-peraturan pelaksananya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 43/1999. Upaya hukum yang dapat diajukan jika PP atau peraturan perundang-undangan di bawah UU bertentangan dengan UU adalah mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (lihat Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2.Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil