Bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP 24/1998”) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP 64/1999”) adalah sebagai berikut:

(1)      Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.

KLINIK TERKAIT

Langkah Hukum Pemegang Saham Jika Laporan Keuangan Direkayasa

06 Nov 2012

Dituduh Menggelapkan Karena Selisih Laporan Keuangan

24 Jul 2012

Publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas audit Bank BUMN/BUMD versus Rahasia Bank

14 Jul 2010

Kewajiban NPWP bagi Perusahaan/Perorangan untuk Pengajuan Kredit Bank

01 Jun 2010

(2)      Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Menteri di bidang perdagangan (Pasal 1 angka 2 PP 24/1998). Sedangkan, komponen laporan keuangan tahunan yang dapat diketahui oleh masyarakat meliputi (Pasal 3 PP 64/1999):

a)        Neraca;

b)        Laporan laba rugi;

c)        Laporan perubahan ekuitas;

d)        Laporan arus kas, dan

e)        Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.

Pengaturan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ("LKTP") selanjutnya diatur dalam Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“Kepmenperindag 121/2002”).

Menurut Pasal 2 ayat [2] Kepmenperindag 121/2002, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKTP antara lain:

a.        Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria:

1)        Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk);

2)        Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;

3)        Mengeluarkan surat pengakuan utang;

4)        Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau

5)        Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit.

b.        Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian;

c.        Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.

Sebelum dilaporkan, LKTP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik, dan khusus untuk PERSERO, PERUM, dan Perusahaan Daerah LKTP-nya diaudit oleh instansi pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus (Pasal 2 ayat [3] Kepmenperindag 121/2002).

Kepada instansi manakah LKTP tersebut harus disampaikan? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Kepmenperindag 121/2002, instansi yang menerima pelaporan LKTP adalah Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, yang merupakan unit kerja pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Di dalam Pasal 13 Kepmenperindag 121/2002 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”). Menurut Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 UUWDP, ancaman sanksi untuk pengurus perusahaan yang tidak melaporkan LKTP diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

4.    Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan