Jumat, 15 Maret 2019
Jangka Waktu dan Hak-hak Peserta Pemagangan
Pertanyaan :

Jangka Waktu dan Hak-hak Peserta Pemagangan

Ada beberapa pertanyaan mengenai magang itu sendiri yaitu: 1. Penerapan magang itu sebenarnya seperti apa? 2. Jangka waktu seseorang bisa magang dalam suatu perusahaan berapa lama? 3. Apa yang didapat oleh orang yang magang dalam perusahaan? Mohon dibantu ya untuk jawabannya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 20 Desember 2012.

Intisari :
 
 
Pemagangan dilakukan dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dan pengusaha, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
  1. hak dan kewajiban peserta dan pengusaha; serta
  2. jangka waktu pemagangan.
 
Jangka waktu pemagangan di dalam negeri dibatasi oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian pemagangan. Sementara dalam hal pemagangan di luar negeri, tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pemagangan.
 
Mengenai hak-hak yang didapat oleh peserta pemagangan, dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Mengenai magang atau pemagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) serta beberapa peraturan pelaksananya. Di dalam UU Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.[1]
 
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.[2] Untuk pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, harus memperoleh izin dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.[3] Selain itu, penyelenggara pemagangan di luar wilayah Indonesia tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia.[4]
 
Pemagangan dilakukan dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dan pengusaha, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan:[5]
  1. hak dan kewajiban peserta dan pengusaha; serta
  2. jangka waktu pemagangan.
 
Dalam hal pemagangan dilakukan tidak melalui perjanjian pemagangan, maka pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.[6]
 
Pemagangan di Dalam Negeri
Lebih lanjut, apabila pemagangan dilakukan di dalam negeri pengaturannya dapat  merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (“Permenaker 36/2016”).
 
Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.[7]
 
Menurut Pasal 10 ayat (2) Permenaker 36/2016 dalam perjanjian pemagangan memuat:
  1. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
  2. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
  3. program pemagangan; dan
  4. besaran uang saku.
 
Perjanjian pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. Pengesahan tersebut harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, apabila tidak disahkan dalam jangka waktu tersebut maka perjanjian pemagangan dapat dilaksanakan.[8]
 
Mengenai pertanyaan Anda terkait jangka waktu, untuk pemagangan di dalam negeri, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Permenaker 36/2016 bahwa jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian pemagangan.
 
Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.[9]
 
Pemagangan di Luar Negeri
Perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari pemagangan di luar negeri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri (“Permenakertrans 8/2008”) sebagai berikut:
 
Pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
 
Dalam hal pemagangan dilakukan di luar negeri, menurut Pasal 13 ayat (1) huruf d Permenakertrans 8/2008, perjanjian tidak hanya antara peserta magang dengan perusahaan, tetapi juga antara perusahaan tersebut dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri. Penyelenggara pemagangan tersebut harus mendaftarkan secara tertulis pemagangan tersebut dengan disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Pasal 13 Permenakertrans 8/2008, di antaranya adalah melampirkan salinan perjanjian antara perusahaan dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri, serta salinan perjanjian pemagangan antara pekerja peserta pemagangan dengan perusahaan tempat pekerja bekerja.[10] Pendaftaran tersebut harus diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.[11]
 
Mengenai jangka waktu dalam hal pemagangan di luar negeri, tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pemagangan. UU Ketenagakerjaan sendiri dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
 
Hak-hak yang Didapat Peserta Pemagangan
Mengenai hak-hak yang didapat oleh peserta magang dalam suatu perusahaan, yaitu:
  1. Sertifikat apabila telah menyelesaikan program pemagangan;[12]
  2. Pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi;[13]
  3. Uang saku dan/atau uang transport;[14]
  4. Jaminan sosial tenaga kerja.[15] Dalam hal ini memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan.[16]
  5. Untuk peserta pemagangan di dalam negeri, berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.[17]
  6. Untuk peserta pemagangan di luar negeri, berhak untuk mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian yang preminya ditanggung oleh penyelenggara pemagangan.[18]
 
Sebagai referensi, Anda dapat juga membaca artikel yang berjudul Ketentuan Pemagangan Agar Tak Menyalahi UU Ketenagakerjaan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 

[1] Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 24 UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 33 UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 25 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 1 angka 9 Permenaker 36/2016
[8] Pasal 11 Permenaker 36/2016
[9] Pasal 6 ayat (8) Permenaker 36/2016
[10] Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e Permenakertrans 8/2008
[11] Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 8 Permenakertrans 8/2008
[12] Penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[13] Pasal 23 UU Ketenagakerjaan
[14] Penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[15] Penjelasan Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[16] Pasal 12 ayat (1) huruf a Permenaker 36/2016 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf c Permenakertrans 8/2008
[17] Pasal 12 ayat (1) huruf c Permenaker 36/2016
[18] Pasal 20 ayat (1) huruf b Permenakertrans 8/2008



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua