Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Assalamualaikum, kami SP dan Perusahaan PT. NMT sedang negosiasi PKB. Sampai sekarang dari 75 pasal baru 35 pasal yang dibahas. Itu pun ada yang di-pending dan parking by. Sementara, beberapa hari lagi waktunya habis. Kami minta tolong saran bapak terkait persoalan ini dan apa yang kami harus lakukan. Salam dan terima kasih.
Alaikum'salaam warahmatullahi wabarakatuh,
Saya sangat memaklumi apabila ada (substansi) Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang mengalami kebuntuan, walau Bapak tidak menjelaskan pasal-pasal atau substansi mengenai apa yang buntu tersebut.
Namun, untuk memberi pandangan (dari aspek) hukum sebagai saran, saya hanya perlu mengingatkan kembali, bahwa PKB adalah salah satu bentuk perjanjian yang -selain masuk "wilayah" kompetensi Hukum Perburuhan (diatur secara khusus di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) juga sangat kental dan sarat dengan materi Hukum Perdata (Privaatrecht).
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”) disebutkan bahwa perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 BW). Kemudian, dalam membuat perjanjian tersebut ada kebebasan yang sangat luas, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dimaksud (Pasal 1320 BW) dan dilakukan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 BW).
Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW dan yang paling penting, adalah bahwa perjanjian itu harus atas dasar konsensus (asas konsensualisme). Artinya, dalam melakukan perjanjian, tidak boleh ada pihak yang harus memaksakan kehendaknya, kecuali (isi) perjanjian tersebut -telah- melanggar undang-undang (Pasal 1320 ayat 4 BW). Dengan perkataan lain, apa yang diperjanjikan (para pihak) tidak boleh ada paksaan (dwangen) tidak boleh ada penipuan dan kekhilafan (dwaling end bedrog). Jadi, perjanjian itu harus benar-benar didasarkan atas kesukarelaan (konsensus) tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lainnya.
Apa yang harus dilakukan? Menurut hemat saya, karena jangka waktu yang disepakati sudah berakhir, maka apa yang dapat/telah diselesaikan (sebanyak 35 pasal) itulah yang harus diterima sebagai hasil perundingan untuk cikal bakal PKB berikutnya. Kecuali, ada toleransi kesepakatan lebih lanjut yang benar-benar ikhlas disetujui oleh pihak lainnya, maka bisa saja diselesaikan hingga 75 pasal, dengan ketentuan tidak bisa jika harus melalui pemaksanaan terhadap pihak lainnya. Karena hak meminta dari satu pihak sama dan seimbang dengan hak pihak lainnya untuk menolak, sepanjang bukan dan tidak merupakan ketentuan dan wilayah (yang dibatasi) undang-undang.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Butuh lebih banyak artikel?
