Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Apakah katering yang sudah diberikan gratis selama kurun waktu lebih dari 10 tahun bisa dihapus begitu saja oleh perusahaan setelah ada kenaikan UMP gaji? Bagaimana menurut PP No 8 Tahun 1981 pPengupahan tentang hal tersebut? Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang samayang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 13 Pebruari 2013.
Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tidak ada kewajiban pengusaha untuk memberikan fasilitas kerja kepada pekerja dalam bentuk pemberian makan gratis. Untuk itu Anda harus melihat lagi pada ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Jika ketentuan mengenai pemberian makan secara cuma-cuma dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka perubahannya harus dengan persetujuan para pihak dan harus disosialisasikan. Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini. |
Dalam hal ini, kami berasumsi bahwa katering adalah pemberian makanan secara cuma-cuma (gratis) dari perusahaan kepada pekerjanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) memang tidak mengatur secara eksplisit terkait makanan yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi, pemberian makanan secara cuma-cuma oleh perusahaan disebutkan termasuk dalam fasilitas kerja yang dapat diberikan oleh perusahaan.
a. Pekerja/buruh dalam jabatan/pekerjaan tertentu; atau
b. Seluruh pekerja/buruh.
Yang dimaksud dengan "fasilitas kerja" adalah sarana/peralatan yang disediakan oleh perusahaan bagi jabatan atau pekerjaan tertentu atau seluruh Pekerja/Buruh untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Contohnya fasilitas kendaraan, kendaraan antar jemput pekerja/buruh, dan/atau pemberian makan secara cuma-cuma.
Dalam hal fasilitas kerja bagi pekerja/buruh tidak tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja.[2] Uang pengganti fasilitas kerja ini termasuk sebagai pendapatan non upah.[3]
Perlu diketahui bahwa penyediaan fasilitas kerja dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.[4]
Melihat pada ketentuan dalam PP Pengupahan, jelas bahwa pemberian makanan secara cuma-cuma oleh perusahaan bukanlah suatu kewajiban. Untuk itu Anda harus melihat lagi ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan tempat Anda bekerja.
Jika ketentuan mengenai pemberian makan secara cuma-cuma dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka jika perusahaan mengubah ketentuan tersebut yang berarti terjadi perubahan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perubahannya harus dengan persetujuan para pihak dan harus disosialisasikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) di bawah ini:
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Butuh lebih banyak artikel?
