Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Berdasarkan buku Memahami Untuk Membasmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (hal. 19-20), dalam UU Tipikor terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokan menjadi tujuh kategori yaitu:

KLINIK TERKAIT

Begini Perbedaan Suap dan Gratifikasi

23 Mei 2023

Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya

29 Mar 2022

Apakah Direksi Anak Perusahaan BUMN Termasuk Penyelenggara Negara?

18 Nov 2015

Pejabat-pejabat yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan

17 Okt 2012

a.    Kerugian keuangan negara

b.    Suap-menyuap

c.    Penggelapan dalam jabatan

d.    Pemerasan

e.    Perbuatan curang

f.     Benturan kepentingan dalam pengadaan

g.    Gratifikasi

Kami asumsikan tindak pidana korupsi yang Saudara maksud adalah kategori kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menekankan pada adanya kerugian keuangan negara. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor dijelaskan bahwa:

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat

Sedangkan, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU 17/2003”), pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi antara lain (Pasal 2 UU 17/2003):

a.    hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b.    kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

d.    Pengeluaran Negara;

f.     Pengeluaran Daerah;

g.    kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h.    kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Mengenai pertanyaan Anda yaitu apakah menunggak pembayaran kredit yang berasal langsung dari APBD termasuk korupsi? Kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU Tipikor kerugian negara yang timbul karena penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Dalam hal ini, kami perlu pula sampaikan bahwa seperti dijelaskan dalam artikel Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi, pemidanaan terhadap kredit macet atau non performing loan memang masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum.

Mengutip artikel Pemidanaan Dibalik Kredit Macet Mengundang Pro Kontra, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan untuk menilai kredit macet, dapat dilihat dari beberapa perspektif. Menurutnya, apabila penyebabnya di luar kekuasaan debitor, seperti gempa, tsunami ataupun krisis moneter (force majeur), barulah bisa dikatakan persoalan hukumnya adalah perdata murni. Tetapi, Remi menegaskan, kalau terjadi penyalahgunaan kredit, pelanggaran terhadap peraturan baik UU Perbankan ataupun Peraturan BI, maka bisa dikatakan pidana.

Di pihak lain, masih menurut artikel yang sama, praktisi hukum Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau dikatakan korupsi, ia menjelaskan, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Menurut Frans, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, harus ditafsirkan bersifat kumulatif.

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915;

3.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.