Jumat, 16 August 2013
Status Permohonan Pendaftaran Merek Jika Pemohonnya Meninggal
Pertanyaan :

Status Permohonan Pendaftaran Merek Jika Pemohonnya Meninggal

Admin, saya ada beberapa pertanyaan mengenai merek: 1. Bagaimana status merek yang sudah diajukan oleh seseorang, tapi orang tersebut meninggal dunia sebelum ada keputusan tentang penolakan merek yang dimohonkannya? 2. Apakah sanggahan penolakan merek tersebut bisa diteruskan oleh ahli warisnya? 3. Seandainya bisa, tapi ahli waris baru melakukan sanggahan tentang penolakan merek tersebut setelah lebih dari dua tahun sejak diterimanya keputusan penolakan merek dari Ditjen HKI untuk pemohon merek yang meninggal itu, bagaimana status hukumnya? Terima kasih sebelumnya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak atas merek dagang, dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain berdasarkan sebab-sebab berikut: 

a.    Pewarisan;

b.    Wasiat;

c.    Hibah;

d.    Perjanjian; atau

e.    sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

 

Permohonan pendaftaran merek yang pemohonnya meninggal dunia pada saat permohonannya masih dalam proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”) dan belum mendapatkan keputusan pendaftaran atau penolakan oleh Ditjen HKI, akan terus diproses oleh Ditjen HKI selama tidak ada pemberitahuan atau pencabutan permohonan dari ahli warisnya.

 

Ahli waris dapat mengajukan permohonan pengalihan hak merek dari anggota keluarga yang meninggal dunia (pewaris) kepada mereka setelah pendaftaran merek dikabulkan. Permohonan pengalihan hak tersebut tentunya harus didukung oleh dokumen-dokumen yang membuktikan adanya pengalihan hak tersebut seperti surat kematian dan akta waris (notariil).

 

Dalam hal terdapat usul penolakan dari Ditjen HKI terhadap permohonan yang diajukan, dengan asumsi permohonan diajukan tanpa melalui Konsultan HKI Terdaftar, maka ahli warisnya dapat mengajukan Tanggapan terhadap usul penolakan tersebut, tentunya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ahli waris yang bersangkutan memang berhak untuk mengajukan Tanggapan tersebut. Tanggapan atas sebuah usul penolakan Ditjen HKI hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan usul penolakan Ditjen HKI oleh keluarga pemohon (Pasal 20 ayat [3] UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

 

Dalam hal Tanggapan tidak diajukan oleh Pemohon atau keluarganya dalam jangka waktu yang tersedia, maka Ditjen HKI akan menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Dalam hal permohonan telah mendapat keputusan penolakan yang final, ahli waris yang berhak dapat mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek, dengan didukung dokumen-dokumen yang sama, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran Merek (Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek).

 
Demikian semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

2.    Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

 


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Globomark
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua