Jumat, 16 Agustus 2013
Masalah Merek (Brand) Sebagai Aset Perusahaan
Pertanyaan :

Masalah Merek (Brand) Sebagai Aset Perusahaan

Saya ingin menanyakan, istri saya mendirikan perusahaan agen property dengan 4 orang lain sebagai pemodal dan pemilik perusahaan. Lalu setelah berjalan waktu dirasakan ada ketidakcocokan dengan 3 orang lainnya, maka istri saya dan satu orang teman memutuskan keluar dari perusahaan tersebut. Yang saya ingin tanyakan adalah, perusahaan ini didirikan oleh 5 orang, nama PT dan brand juga diciptakan bersama-sama, lalu 2 orang keluar, apakah nama PT dan brand agen property tersebut bisa dituntut agar tidak digunakan lagi? Saya teringat akan kasus band Peter Pan yang harus berganti nama menjadi Noah band karena dituntut ganti nama band oleh kedua personelnya yang keluar dari grup tersebut. Mohon jawaban dan pencerahannya. Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda, Pak Ricky.

 

Dalam sistem hukum Indonesia, di samping orang dalam arti manusia (natuurlijk-persoon), juga dianggap sebagai subyek hukum adalah badan hukum. Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan salah satu badan hukum yang dikenal di Indonesia. Sebagai subjek hukum, PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, juga Hak dan Kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. PT juga memiliki pertanggungjawaban sendiri (eigen aansprakelijkheid), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan.

 

Sebuah nama atau brand usaha yang didaftarkan sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (“Ditjen HKI”) atas nama PT dianggap sebagai aset dari PT yang bersangkutan, bukan lagi merupakan aset daripada masing-masing pribadi pemodal atau pendirinya.

 

Kecuali jika diperjanjikan berbeda sebelumnya oleh para pendiri PT bahwa keluarnya satu atau beberapa pendiri PT tidak dapat mempengaruhi kepemilikan PT atas merek-merek terdaftar tersebut.

 

Namun, apabila pernah dibuat perjanjian sebelumnya oleh para pendiri yang mengatur mengenai keharusan mengganti merek dagang dan nama PT sebagai konsekuensi keluarnya salah satu atau beberapa pendiri, maka, bisa saja pendiri yang keluar atau mengundurkan diri, menuntut pendiri lainnya untuk memenuhi perjanjian tersebut (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

 

Namun, dalam hal penghapusan pendaftaran merek diperlukan untuk memenuhi perjanjian tersebut, para pendiri PT tidak dapat melaksanakan penghapusan merek terdaftar secara langsung atas nama pribadi. PT, sebagai pemilik merek yang sah, dalam hal ini adalah satu-satunya pihak yang dapat melaksanakan pengajuan permohonan penghapusan atas merek terdaftar kepada Ditjen HKI sesuai Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

 

Begitupula dengan perubahan nama PT, tentunya harus melalui prosedur yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan atas nama perseroan harus melalui RUPS dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

 

Bagaimana dengan kasus nama grup musik (band) Peterpan?

Nama band dapat dikategorikan sebagai merek, dan dapat didaftarkan baik sebagai merek jasa maupun merek dagang di Ditjen HKI. Dengan didaftarkan di Ditjen HKI, akan lebih mudah mengklaim kepemilikan nama tersebut. Karena, pihak yang tercantum di Daftar Umum Merek di Ditjen HKI lah yang secara hukum dianggap sebagai pemilik yang sah atas nama tersebut.
 

Selama nama band tidak terdaftar di Ditjen HKI, kepemilikannya hanya didasarkan kepada kesepakatan internal para personel band yang bersangkutan. Sepanjang tidak ada pihak tertentu yang dapat menunjukkan bukti sebagai pemilik yang legal atas nama tersebut, maka band dapat terus memakai nama tersebut. Demikian halnya dalam kasus band Peterpan. Sejauh yang kami ketahui, Andika dan Indra, mantan personel sekaligus pendiri band, hanya bisa meminta secara informal agar nama band diganti pascakeluarnya mereka sebagai anggota band. Begitu pula dengan anggota band lainnya, pada akhirnya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, karena baik Andika maupun personel band lainnya sama-sama tidak dapat mengklaim sebagai pihak yang paling berhak secara hukum atas nama band Peterpan tersebut.

 

Demikian penjelasan kami semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

3.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Globomark
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua