Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelum menjawab pertanyaan pokok Anda, maka ada baiknya kita melihat jenis-jenis (sanksi) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu:

KLINIK TERKAIT

Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab?

02 Agt 2023

Definisi Contempt of Court

28 Des 2022

Langkah Hukum Jika Diganggu Pria Beristri Lewat SMS dan Telepon

27 Jul 2021

Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif

13 Jun 2013

a.      Pidana Pokok

1.       Pidana Mati

2.       Pidana Penjara

3.       Pidana Kurungan

4.       Pidana Denda

5.       Pidana Tutupan

b.      Pidana tambahan

1.       Pencabutan hak-hak tertentu

2.       Perampasan barang-barang tertentu

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa denda adalah satu satu jenis sanksi Pidana Pokok berupa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terpidana untuk membayar denda, yang nantinya denda tersebut akan masuk ke kas negara.

Menjawab pertanyaan Anda, karena secara khusus Anda telah menanyakan mengenai ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan, yang ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,- (empat ribu lima ratus rupiah), maka saya perlu menginformasikan kepada Anda mengenai adanya Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma No. 2 Tahun 2012”).

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2012, Mahkamah Agung telah memberikan penyesuaian atas jumlah besarnya pidana denda dalam KUHP, sebagaimana berikut:

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan Ayat 2 , 303 bis ayat 1 dan ayat 2 , dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu kali)

Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2012

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka denda dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 kali lipat, sehingga menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena hukuman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut sifatnya alternatif (“atau”) dan bukan kumulatif (“dan”), hal mana terdapat “pilihan” penjatuhan hukuman pidana penjara atau hukuman pidana denda, maka hal ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana tuntutan (requisitor) dari jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Vide: Pasal 30 KUHP)

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan untuk anda.

1.       Pengaturan hukuman pidana “atau” oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar dalam memutus suatu perkara, hakim tidak serta merta menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa, melainkan ada alternatif pidana pokok yang disediakan Undang-Undang , yaitu pidana denda.

2.       Mengingat Penganiayaan dalam KUH Pidana bukanlah tindak pidana yang sifatnya definitif (mencubit, menjewer, memukul, menempeleng, dan seterusnya), serta besar-kecilnya kerugian di sisi korban yang dapat berujung pada hilangnya nyawa seseroang , maka dalam hal Penganiayaan menimbulkan luka atau menyebabkan kematian, pembuat Undang-Undang tidak mengatur adanya pidana denda (Vide: Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUH Pidana).

1.       Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

2.       Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP