Permasalahan dan pertanyaan Saudara cukup menarik, namun untuk penjelasan dan jawabannya, terlebih dahulu saya menyarankan Saudara membaca dan menyimak kembali jawaban Klinik Hukumonline pada medio Juli 2013 yang lalu, berjudul “Hak Cuti Tahunan Pekerja dengan Sistem Roster di Sektor Pertambangan”.

Pada jawaban tersebut, saya telah jelaskan bahwa pada perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan umum, termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu), ada 2 (dua) alternatif periode kerja yang dapat dipilih -dan diterapkan- yakni:

KLINIK TERKAIT

Hak Cuti Tahunan Pekerja dengan Sistem Roster di Sektor Pertambangan

17 Jul 2013

Pengaturan Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Pertambangan dan Energi

10 Apr 2013

Ketentuan Penghitungan Upah Lembur Karyawan Pertambangan Migas

13 Apr 2012

Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Sektor Migas dan Panas Bumi

06 Jan 2012

a. menerapkan waktu kerja dan -waktu- istirahat (WKWI) pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep-234/Men/2003 dengan menerapkan salah satu dan/atau beberapa –alternatif- waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan dan dengan -alternatif- pilihan periode kerja- 2 (dua) minggu bekerja berturut-turut dan 1 (satu) minggu off (istirahat); atau

b. menerapkan periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat, dan dengan 1 (satu) hari istirahat setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja.

Sesuai keterangan dan penjelasan Saudara, asumsi saya, bahwa di perusahaan di mana Saudara bekerja, -manajemen- menerapkan alternatif kedua (sebagaimana huruf b tersebut di atas) yakni “periode kerja maksimum 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja dan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat”.

Dalam kaitan ini, para pihak dapat menyepakati/mengatur untuk memilih dan menerapkan periode kerja yang sama dengan -maksimal- 10 (sepuluh) minggu seperti tersebut, atau memilih yang lebih singkat dari itu, misalnya 8 (delapan) minggu, ataukah -bahkan- 6 (enam) minggu sebagaimana yang dipilih dan diterapkan di perusahaan Saudara dengan -sekurang-kurangnya- 2 (dua) minggu off.

Namun demikian -sesuai informasi Saudara-, bahwa walaupun telah disepakati dan ditetapkan periode kerja 6 : 2, yakni 6 (enam) minggu bekerja dan 2 (dua) minggu off, akan tetapi ternyata pada “aturan” internal perusahaan, ada klausul tambahan yang memungkinkan penyimpangan untuk “dapat di-extend apabila dibutuhkan”. Sehingga dengan klausul (tambahan) tersebut, membuka ruang dan peluang bagi pengusaha untuk dapat “memaksa Saudara untuk "stand by” saat dibutuhkan.

Oleh karena itu, hemat saya, sepanjang -klausul tambahan- itu masih dalam batasan maksimal 10 (sepuluh) minggu “on” bekerja dan -sekurang-kurangnya- 2 (dua) minggu off, maka -tentu- sah-sah saja klausul “extend” tersebut diatur dan dapat “dipaksakan”. Dengan pengertian, bahwa yang tidak diperbolehkan, adalah menyepakati penyimpangan “extend” dimaksud yang lebih lama dari 10 (sepuluh) minggu “on” dan/atau kurang dari 2 (dua) minggu off. Nah, terkait dengan permasalahan Saudara, apabila pada minggu pertama Agustus (yang -kata Saudara- bersamaan dengan saat Lebaran) tahun ini, Saudara dipekerjakan -telah- melampaui waktu 10 minggu “on”, seperti misalnya 11 : 2 atau bahkan mungkin lebih, maka tentunya tidak dapat ditoleransi, sebab itu berarti tidak mengindahkan -batasan maksimal- undang-undang. Akan tetapi, sesuai info Saudara, kalau masih dalam batasan 8 minggu di site, hemat saya masih dalam koridor toleransi undang-undang. 

Sekiranya tidak ada klausul penyimpangan “untuk dapat di-extend” tersebut, maka tentunya -manajemen- perusahaan tidak boleh dengan sewenang-wenang melanggar norma yang sudah disepakati, walaupun -mungkin- hanya dalam aturan internal (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama). Dengan begitu, di (internal) perusahaan Saudara ada ketentuan yang bersifat umum (legi generalis) yang mengatur, bahwa Roster Saudara seharusnya adalah 6 (enam) minggu kerja dan 2 (dua) minggu off, namun ada juga klausul khusus “dapat di-extend“ bilamana dibutuhkan (lex specialis).

Walaupun demikian, klausul tambahan tersebut seyogyanya juga harus tetap memperhatikan, apakah itu masih sesuai dan/atau terkait dengan job description Saudara selaku pengawas project yang dipekerjakan (dan ditempatkan) untuk stand by di site, atau tidak -sama sekali- (perhatikan Pasal 54 ayat [1] huruf c dan huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Dengan perkataan lain, apabila memang pekerjaan stand by di site tersebut adalah dalam koridor job description tugas wewenang dan tanggung jawab Saudara selaku Pengawas Project, maka saran saya hendaknya ketentuan tersebut sedapat mungkin dipatuhi. Namun, jika kegiatan stand by di site dimaksud tidak ada kaitan dan bukan dalam koridor bagian tugas dan wewenang serta tanggung-jawab Saudara, maka sebaiknya dikomunilkasikan dengan baik kepada pihak manajemen, siapa tahu ada klausul lain yang bersifat umum yang -memang- memungkinkan setiap karyawan untuk dapat ditugaskan (ataukah dimutasi/rotasi) ke mana saja dan di mana saja yang dikehendaki oleh pihak manajemen sepanjang ada perintah dan masih dalam satu perusahaan.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu